Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan dukungan terhadap usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendorong partai politik melaporkan kegiatan pendidikan politik yang didanai dari anggaran negara.

Hal ini disampaikan Hasto usai memperingati 71 Tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955 di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026). Menurut Hasto, pelaporan pendidikan politik partai penting untuk kepentingan transparansi dan penguatan fungsi kaderisasi partai.

"Itu sejalan, bahkan disertasi saya itu telah mengungkapkan tentang pentingnya pendidikan politik, kaderisasi, sebagai bagian dari fungsi strategis dalam pelembagaan partai," kata Hasto.

Ia menjelaskan, pendidikan politik merupakan fungsi mendasar partai yang tidak hanya bersifat administratif, tapi juga strategis dalam menyiapkan kepemimpinan nasional. Oleh karena itu, usulan KPK dinilai perlu ditindaklanjuti secara konkret.

Selain itu, Hasto mengatakan bahwa pelaporan pendidikan politik akan memperkuat akuntabilitas partai politik dalam penggunaan dana publik, sekaligus memastikan proses kaderisasi berjalan sistematis dan berkelanjutan.

"Sehingga dengan usulan dari KPK itu harus dijabarkan karena pendidikan politik merupakan fungsi pokok partai yang harus dijalankan sebagai tanggung jawab partai dalam melakukan rekrutmen dan mempersiapkan calon-calon pemimpin di dalam seluruh aspek kehidupan strategis bangsa dan negara," jelasnya.