Spanyol Denda Airbnb Rp1,274 Triliun karena Bandel Iklankan Properti Sewa Ilegal
17 December 2025, 16:00 WIB
Spanyol menindak tegas Airbnb, platform sewa properti jangka pendek, dengan menjatuhkan denda sebesar 65 juta (Rp1,274 triliun). Denda fantastis ini dijatuhkan Kementerian Urusan Konsumen Spanyol.
Denda itu dijatuhkan lantaran Airbnb terus mengiklankan properti sewa jangka pendek ilegal atau tidak berlisensi. Besaran denda itu setara dengan enam kali keuntungan yang diperoleh Airbnb.
Melansir Euro News, Rabu, 17 Desember 2025, denda itu dihitung dari saat properti tersebut masih terdaftar meskipun melanggar aturan setempat. Keputusan ini bersifat final dan platform yang berbasis di AS tersebut diperintahkan untuk segera menghapus daftar ilegal.
Para pejabat menyebutkan bahwa total 65.122 iklan Airbnb melanggar aturan perlindungan konsumen Spanyol. Pelanggaran mencakup properti yang terdaftar tanpa lisensi atau dengan nomor lisensi yang tidak sesuai dengan daftar resmi. Mayoritas properti yang bermasalah berlokasi di wilayah-wilayah di mana sewa jangka pendek sangat dibatasi.
Tindakan keras itu datang seiring meningkatnya tekanan terhadap pemerintah Spanyol untuk mengekang akomodasi turis. Hal ini dipicu oleh krisis perumahan yang semakin mendalam. Masalah ini sangat terasa di kota-kota besar yang menghadapi lonjakan pariwisata yang masif.
Penindakan keras ini tidak hanya menyasar Airbnb. Pada Juni 2025, Spanyol juga memerintahkan Booking.com untuk menghapus lebih dari 4.000 daftar akomodasi ilegal. Langkah-langkah ini menunjukkan tekad pemerintah untuk menyeimbangkan pertumbuhan pariwisata dengan kualitas hidup penduduk setempat.
Alasan Spanyol Jatuhkan Denda Besar pada Airbnb
Di Spanyol, praktik penyewaan akomodasi jangka pendek harus diotorisasi oleh pemerintah setempat. Kementerian Urusan Konsumen menyebutkan bahwa platform global seperti Airbnb diminta memeriksa setiap properti yang akan diiklankan secara teliti.
Pemeriksaan ini mencakup verifikasi apakah properti yang mereka iklankan di Spanyol benar-benar memenuhi semua aturan perumahan lokal dan regional yang berlaku, termasuk memastikan penggunaan nomor lisensi yang sah dan valid. Ketika pemeriksaan ini gagal dilakukan, Kementerian Spanyol menambahkan, persewaan ilegal akan terus bertahan di pasar lebih lama dari yang seharusnya.
Situasi itu secara langsung mengurangi jumlah rumah yang tersedia bagi penduduk setempat, memperparah krisis perumahan yang dihadapi penduduk lokal. Karena itu, praktik bisnis yang dilakukan Airbnb dinilai tak etis.
"Ribuan keluarga yang hidup di tepi, sementara beberapa perusahaan mendapat untung dari "model bisnis yang mengusir orang dari rumah mereka," kata Menteri Hak Konsumen, Pablo Bustinduy.
Barcelona, Titik Api Perlawanan pada Sewa Jangka Pendek
Barcelona telah lama menjadi titik nyala yang paling terlihat dalam perjuangan Spanyol melawan persewaan jangka pendek. Kota itu menjadi contoh nyata bagaimana pariwisata massal memengaruhi kehidupan masyarakat setempat secara mendalam.
Baru-baru ini, Barcelona mengumumkan rencana menghapus praktik penyewaan apartemen untuk turis mulai 2028. Keputusan tersebut secara efektif akan melarang platform seperti Airbnb mengoperasikan persewaan rumah atau apartemen di tempat tinggal pribadi.
Para pejabat kota berpendapat bahwa menjamurnya persewaan jangka pendek telah 'melubangi lingkungan' setempat. Kondisi itu mendorong penduduk keluar dari pasar persewaan reguler. Selain itu, persewaan jangka pendek secara fundamental telah mengubah seluruh distrik di sekitar destinasi pariwisata.
Warga semakin keras menyuarakan kekhawatiran mereka dengan menggelar protes. Bentuk protesnya pun beragam, mulai dari pawai terorganisir hingga serangan "pistol air" dadakan terhadap turis. Aksi ini menunjukkan kemarahan publik yang meningkat terhadap pariwisata massal dan dampaknya pada naiknya biaya hidup.
Pengetatan Penyewaan Properti untuk Wisata di Tengah Lonjakan Kunjungan Turis
Tindakan keras yang dilakukan terhadap Airbnb dan juga Booking.com, bukanlah insiden yang terisolasi. Pemerintah regional dan nasional di Spanyol telah mengikuti jalur yang sama untuk mengontrol pasar sewa jangka pendek.
Pihak berwenang baru-baru ini menghapus lebih dari 53.000 flat turis ilegal dari daftar resmi nasional. Mayoritas properti ilegal ini terkonsentrasi di wilayah-wilayah yang paling ramai wisatawan, seperti Andalusia, Kepulauan Canary, Catalonia, dan Valencia.
Spanyol mencatat rekor kunjungan dengan 94 juta wisatawan asing pada 2024. Tahun ini diprediksi berada di jalur untuk melampaui rekor tersebut.
Meskipun pariwisata tetap menjadi pilar utama perekonomian Spanyol, para pejabat kini sepakat bahwa regulasi yang lebih ketat mengenai persewaan jangka pendek adalah hal yang sangat krusial. Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan pertumbuhan pengunjung yang berkelanjutan dengan kualitas hidup yang layak bagi penduduk setempat. Pemerintah Spanyol bertekad memastikan bahwa perusahaan teknologi mematuhi peraturan perumahan lokal yang berlaku di negara tersebut.