Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 8%, Proyek Infrastruktur Pemerintah Pakai Produk Dalam Negeri

15 December 2025, 21:30 WIB

TKDN menjadi salah satu strategi kunci pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan target 8% melalui hilirisasi sumber daya alam.

Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) meraih Penghargaan Penggunaan Produk dalam Negeri (P2DN) tahun 2025 dengan kategori Kementerian/Lembaga dengan Anggaran Belanja Terbesar.

Penghargaan tersebut diberikan pada acara Business Matching Belanja PDN 2025 yang diselenggarakan di Ruang Garuda Gedung Kementerian Perindustrian.

Mewakili Kementerian PU, saat menerima penghargaan, Direktur Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi, Airyn Saputri Harahap mengatakan penghargaan tersebut mencerminkan konsistensi kebijakan Kementerian PU dalam mengarahkan belanja infrastruktur skala besar agar selaras dengan agenda industrialisasi nasional dan pertumbuhan ekonomi inklusif.

"Belanja pemerintah yang besar, ketika dikombinasikan dengan penguatan TKDN, dan sistem pengendalian yang efektif, dapat menjadi instrumen strategis untuk mempercepat transformasi ekonomi nasional," ujar Airyn Saputri Harahap, Senin (15/12/2025).

Kementerian PU memiliki peran strategis sebagai enabler pertumbuhan ekonomi. Dimana fokus utamanya bukan pada investasi infrastruktur PU, tetapi bagaimana infrastruktur tersebut menciptakan efisiensi investasi di sektor produktif (industri/pariwisata/dll.), turut serta mendukung pengentasan kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Peran tersebut tersarikan dalam Tri Asa Pembangunan Infrastruktur, atau PU 608 sebagai arah baru pembangunan infrastruktur nasional yang lebih efisien, inklusif, serta berdampak nyata bagi masyarakat melalui pengurangan tingkat kemiskinan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

TKDN menjadi salah satu strategi kunci pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan target 8% melalui hilirisasi sumber daya alam, peningkatan nilai tambah industri dalam negeri, mendorong investasi, dan menciptakan lapangan kerja berkualitas.

Implikasi Makroekonomi

Melalui penguatan TKDN di Kementerian PU, memiliki implikasi makroekonomi yang signifikan. Infrastruktur yang dibangun dengan orientasi nilai tambah domestik dan efisiensi sektor produktif berkontribusi pada penurunan Incremental Capital Output Ratio (ICOR), yang merupakan indikator kunci efisiensi investasi nasional. Penurunan ICOR menjadi prasyarat struktural bagi pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional menuju 8% secara berkelanjutan.

Melalui pendekatan ini, belanja infrastruktur Kementerian PU diarahkan agar semakin produktif, transparan, dan berdampak. Efektivitas pembangunan tidak lagi diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan, tetapi dari kemampuannya dalam memperkuat struktur ekonomi domestik, meningkatkan efisiensi investasi, serta memperluas manfaat ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Penghargaan P2DN 2025 yang diraih Kementerian Pekerjaan Umum menjadi refleksi atas konsistensi implementasi kebijakan P3DN. Lebih dari sekadar capaian institusional, penghargaan ini menegaskan peran strategis Kementerian PU dalam menjadikan belanja infrastruktur sebagai instrumen transformasi ekonomi nasional, sekaligus fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berdaulat secara ekonomi.

3 PSN Senilai Rp 14,1 Triliun Target Rampung Akhir 2025, Ini Daftarnya

Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) target menyelesaikan tiga proyek strategis nasional (PSN) senilai Rp 14,10 triliun di akhir 2025. Ketiganya yakni ruas Tol Sigli-Banda Aceh di Aceh, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Benteng-Kobema di Bengkulu, dan Bendungan Marangkayu di Kalimantan Timur.

Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan Kementerian PU Edy Juharsyah, ketiga PSN tersebut kini telah memasuki fase terakhir pengerjaan.

"Sudah hampir selesai. Kemarin memang ada beberapa masalah tanah seperti Tol di Sigli itu. Kita telah mendapatkan izin untuk penggunaan lahan kawasan hutannya. Sehingga Insya Allah akan selesai di akhir tahun 2025," jelasnya saat ditemui di Aryaduta Hotel, Jakarta, dikutip Jumat (14/11/2025).

Edy menjelaskan, penyelesaian proyek ini beda dengan peresmian proyek. Ia mencontohkan proyek Bendungan Marangkayu yang harus melewati tahap uji laik dan pengisian awal (impounding), sebelum nantinya diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Kalau bendungan memang memerlukan waktu untuk mengisi airnya dulu. Tapi mereka sudah siap melaksanakan penyelesaian konstruksinya. Karena kan itu harus diuji laik dulu, setelah lolos (uji laik) baru terbit sertifikat operasionalnya," ungkapnya.

Kendati begitu, ia tetap meyakini pemerintah bakal menuntaskan tiga PSN di akhir tahun ini. Iya, iya (selesai konstruksi ketiganya)," ujar Edy.

50 PSN Tol

Sebelumnya, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menetapkan 50 proyek jalan tol sebagai proyek strategis nasional (PSN). Penetapan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025.

Pada aturan tersebut, beberapa tol eksisting dan sudah beroperasi masuk ke dalam daftar PSN. Semisal Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), Jalan Tol Cimanggis-Cibitung, dan beberapa ruas di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang sebagian sudah beroperasi.

Di luar itu, ada juga beberapa proyek tol yang telah direncanakan untuk dibangun atau masih tahap konstruksi. Seperti Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Tol Getaci), Tol Bojonggede-Salabenda (masuk dalam rangkaian Tol Depok-Antasari/Desari), hingga Tol Jakarta-Cikampek II Selatan.

Sumber : Liputan6.com