Realisasi Program Prioritas Pendidikan, Pemerintah Perlu Siapkan Langkah Strategis Optimalkan Anggaran

16 June 2025, 09:03 WIB

Josua juga menyoroti alokasi anggaran pendidikan dalam APBN tahun ini sebagai yang terbesar bisa dikatakan mencerminkan komitmen pemerintah terhadap sektor pendidikan.

Guna memaksimalkan upaya pemerataan pendidikan, pemerintah terus memantau realisasi program prioritas di bidang pendidikan. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara, yang meliputi pembangunan sekolah unggulan, sekolah rakyat, dan revitalisasi sekolah.

Saat ini, pembangunan 4 sekolah unggulan sedang dilakukan dan masuk dalam tahap groundbreaking dan awal konstruksi.

"Anggaran sebesar Rp2 triliun untuk pembangunan empat SMA Unggul Garuda. Dan saat ini juga kita akan mengembangkan Dana Abadi SMA unggul tersebut dan tahap yang sudah terjadi adalah tahap awal konstruksi berupa groundbreaking," ungkap Wamenkeu pada Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta pada Jumat (23/05).

Tak hanya sekolah unggulan, pembangunan sekolah rakyat juga mulai dianggarkan. Tahap I dimulai dengan renovasi bangunan Sentra Rehabilitasi Sosial, Balai Diklat Kementerian Sosial, dan bangunan pemerintah daerah di 65 lokasi. Sementara pada tahap II nanti akan ada 85 lokasi lainnya.

Program revitalisasi sekolah dilaksanakan juga oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada satuan pendidikan baik negeri dan swasta dengan anggaran Rp16,97 triliun. Selain itu, program revitalisasi juga dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum untuk 2.120 madrasah di bawah Kementerian Agama dengan anggaran Rp2,52 triliun.

Efektivitas Anggaran Perlu Jadi Perhatian Utama

Besaran dana yang digelontorkan di sektor pendidikan memang jadi bukti keseriusan pemerintah untuk memajukan dan memeratakan pendidikan di tanah air. Terkait hal ini, pengamat ekonomi sekaligus Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede menyebutkan pentingnya melakukan peninjauan secara hati-hati dalam konteks efektivitasnya.

"Secara nominal, anggaran ini mungkin terlihat signifikan, efektivitasnya akan sangat bergantung pada skala implementasi, distribusi geografis, serta kebutuhan riil di lapangan. Efektivitas anggaran ini akan optimal apabila pemerintah berhasil memastikan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan proyek, akuntabilitas kontraktor, serta ketepatan sasaran geografis dan sosial," ungkap Josua ketika dihubungi tim Liputan6.com pada Jumat (13/06/2025).

Ia menambahkan, "Di banyak kasus sebelumnya, efektivitas belanja pendidikan terganggu oleh keterlambatan pelaksanaan proyek, lemahnya koordinasi antara pusat-daerah, serta rendahnya kualitas konstruksi, yang pada akhirnya menyebabkan anggaran tidak sepenuhnya mencapai tujuan awalnya."

Josua juga menyoroti alokasi anggaran pendidikan dalam APBN tahun ini sebagai yang terbesar bisa dikatakan mencerminkan komitmen pemerintah terhadap sektor pendidikan. Perlu dicatat bahwa optimalisasi belanja pendidikan tidak semata-mata dinilai dari besaran nominal anggaran saja.

"Secara fiskal, realisasi belanja pendidikan saat ini masih membutuhkan peningkatan terutama dalam aspek daya serap dan dampak nyata terhadap kualitas pendidikan nasional," lanjutnya.

"Pemerintah perlu mengatasi tantangan klasik seperti rendahnya serapan anggaran di daerah, birokrasi pencairan dana yang rumit, serta ketidaksesuaian prioritas antara pemerintah pusat dan daerah,"

Ia pun menekankan bahwa optimalisasi akan tercapai jika alokasi belanja diimbangi dengan reformasi kelembagaan, transparansi anggaran, dan mekanisme evaluasi serta koreksi yang kontinu berdasarkan data hasil implementasi lapangan.

Pendekatan Berimbang Lewat Optimalisasi Sumber Daya

Di tengah kondisi fiskal yang semakin disiplin, Josua juga menilai bahwa pemerintah kemungkinan menghadapi dilema dalam menentukan prioritas. Namun, pendekatan yang berimbang antara infrastruktur dan pengembangan kapasitas guru dan kurikulum bisa menjadi pilihan yang bijak.

"Secara ekonomi, kedua komponen ini sama-sama penting dan saling melengkapi. Namun, dalam jangka pendek hingga menengah, pemerintah sebaiknya lebih memprioritaskan peningkatan kapasitas guru dan pembaruan kurikulum, mengingat dampaknya terhadap kualitas pendidikan cenderung lebih cepat terlihat serta memiliki efek pengganda dalam jangka panjang" ungkapnya lagi.

Ia pun menegaskan, "Infrastruktur pendidikan yang baik tentu penting, tetapi tanpa guru yang kompeten dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja masa depan, investasi pada fisik sekolah tidak akan efektif. Pendekatan yang berimbang akan memberikan manfaat lebih besar dalam menciptakan tenaga kerja yang kompetitif di masa depan," pungkasnya.

Sumber : Liputan6.com