Puan Soal Ilegal Fishing di Natuna, Bukan Sekadar Pencurian, Tapi Pelanggaran Kedaulatan

30 April 2025, 22:30 WIB
Puan Soal Ilegal Fishing di Natuna, Bukan Sekadar Pencurian, Tapi Pelanggaran Kedaulatan
Dua kapal berbendera Vietnam ditangkap saat operasi terpadu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Bakamla pada 14 April 2025 lalu.

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan kembali bahwa pencurian ikan ilegal atau illegal fishing oleh kapal asing di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau, merupakan pelanggaran kedaulatan Indonesia.

"Ini bukan sekadar soal pencurian ikan. Ini adalah pelanggaran terhadap kedaulatan NKRI. Kedaulatan Indonesia harus dijaga," tegas Puan, Selasa (29/4/2025).

Puan juga menekankan pentingnya kehadiran militer untuk menjaga wilayah perbatasan. "Kedaulatan harus ditegakkan melalui tindakan nyata, terutama di wilayah perbatasan yang rawan seperti Natuna," tutur Puan.

Seperti diketahui, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Bakamla pada 14 April 2025 lalu menangkap dua kapal berbendera Vietnam melakukan penangkapan ikan secara ilegal di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dengan alat tangkap trawl atau pukat Harimau yang merusak ekosistem laut jangka panjang.

Puan menyebut aksi kapal asing bukan hanya kejahatan ekonomi tetapi juga ekologis.

"Penggunaan alat tangkap trawl sebabkan terumbu karang rusak, habitat ikan musnah, dan regenerasi ekosistem laut terancam. Ini bukan kejahatan ekonomi semata, melainkan juga kejahatan ekologis," terangnya.

Ditemukan 4.500 kilogram ikan campur dan 30 ABK asal Vietnam di kapal tersebut, hingga menyebabkan kerugian negara diperkirakan mencapai Rp152,8 miliar.

Puan Desak KKP dan TNI AL Dukung Nelayan Lokal

Puan mendesak KKP dan TNI AL bertindak tegas serta mendukung nelayan lokal serta bantuan armada tangkap hingga jaminan pasar hasil tangkapannya.

"Nelayan Natuna selama ini sudah bertahan di tengah cuaca ekstrem, keterbatasan fasilitas, dan minimnya subsidi bahan bakar. Kini mereka juga harus menghadapi kenyataan bahwa laut tempat mereka menggantungkan harapan justru dieksploitasi oleh kapal asing," ungkapnya.

Ia mendorong pengawasan laut diperkuat lewat teknologi dan integrasi Bakamla, TNI AL, serta KKP.

"Pencegahan adalah kunci. Tidak bisa lagi kita menunggu kejadian serupa terulang lagi," kata Puan.

(*)

Sumber : Liputan6.com