Pada masa sebelum kemerdekaan, penentuan awal bulan Hijriah sangat beragam karena ditentukan oleh masing-masing daerah. Tidak adanya standar nasional menyebabkan perbedaan dalam perayaan hari besar keagamaan di berbagai wilayah Indonesia.

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah berupaya menyatukan penetapan hari besar Islam. Kemenag didirikan dan diberi tanggung jawab untuk menentukan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah.

Namun, perbedaan pendapat dan metode perhitungan tetap ada. Sidang isbat muncul sebagai solusi untuk mencapai kesepakatan dan keseragaman dalam penentuan awal bulan Hijriah di Indonesia.

Sidang Isbat pertama kali diadakan sekitar dekade 1950-an, meskipun beberapa sumber menyebutkan tahun 1962 sebagai tahun permulaannya. Awalnya, sidang ini masih sederhana dan didasarkan pada fatwa ulama.

Pada tahun 1972, pemerintah membentuk Badan Hisab Rukyat (BHR) di bawah Kemenag. BHR bertugas memberikan data dan informasi terkait awal bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, menggunakan metode hisab dan rukyat.

Tujuan pembentukan BHR adalah untuk menyeragamkan penentuan awal bulan Hijriah di seluruh Indonesia. BHR memberikan rekomendasi kepada Menteri Agama yang kemudian diputuskan melalui sidang isbat.

"Sidang isbat, hisab dan rukyat merupakan wujud kehadiran negara dalam memberikan layanan keagamaan kepada masyarakat. Sebagai bentuk layanan keagamaan kepada masyarakat, pembiayaan merupakan konsekuensi logis yang tidak mungkin dihindari, sebagaimana layanan pendidikan atau kesehatan," kata dia.

Keputusan Fatwa MUI No. 2 Tahun 2004 menegaskan bahwa penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah dilakukan berdasarkan metode rukyah dan hisab oleh pemerintah melalui Kemenag. Keputusan ini berlaku secara nasional.

Meskipun demikian, perbedaan pendapat tetap ada, terutama antara pemerintah dan organisasi Islam seperti Muhammadiyah. Muhammadiyah memiliki metode dan kriteria penentuan awal bulan Hijriah yang berbeda.

Perbedaan ini terutama disebabkan oleh perbedaan penafsiran kriteria visibilitas hilal. Namun, sidang isbat tetap menjadi forum penting untuk mencapai konsensus nasional.

Kemenag terus berupaya meningkatkan transparansi dan akurasi proses sidang isbat. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan turut dipertimbangkan dalam penentuan awal bulan Hijriah.

Penggunaan teknologi seperti satelit dan observatorium modern membantu meningkatkan akurasi data hisab. Data-data ini dibahas dan dikaji dalam sidang isbat.

Dengan demikian, sidang isbat tidak hanya mengandalkan metode tradisional, tetapi juga memanfaatkan teknologi modern untuk meningkatkan keakuratan dan transparansi prosesnya.

Sidang isbat bertujuan untuk menyatukan penetapan hari raya keagamaan, namun perbedaan pendapat tetap ada. Tantangan utama adalah mencapai kesepahaman di antara berbagai pihak yang terlibat.

Perbedaan metode hisab dan rukyat, serta perbedaan penafsiran kriteria visibilitas hilal, menjadi faktor utama penyebab perbedaan. Upaya untuk meningkatkan komunikasi dan pemahaman antar pihak sangat penting.

Ke depan, sidang isbat diharapkan dapat terus meningkatkan akurasi dan transparansi, serta mempertimbangkan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Hal ini penting untuk menjaga kesatuan umat Islam di Indonesia dalam merayakan hari-hari besar keagamaan.