Thailand Hapus Bebas Visa 60 Hari untuk 93 Negara, Bagaimana Dampaknya pada Turis Indonesia?

20 May 2026, 15:00 WIB

Thailand memangkas waktu tinggal bebas visa turis asing yang masuk ke negaranya. Itu juga berlaku bagi turis Indonesia, dengan pengecualian.

Pada Selasa, 19 Mei 2026, pemerintah Thailand resmi merevisi aturan bebas visa 60 hari yang diberlakukan untuk 93 negara sejak Juli 2024. Kebijakan tersebut saat itu merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian setelah pandemi COVID-19.

Perubahan aturan tersebut dilatarbelakangi konsekuensi hukum dan sosial yang dialami Thailand selama skema bebas visa itu diberlakukan. Dalam aturan baru, kebijakan bebas visa akan berlaku hanya selama 30 hari atau disebut P.30. Mengutip The Nation Thailand, Rabu (20/5/2026), rincian perubahannya meliputi:

Kebijakan ini akan memberikan izin masuk bebas visa kepada warga negara dari 54 negara dan wilayah.
Kebijakan ini hanya untuk tujuan wisata, dengan masa tinggal tidak lebih dari 30 hari, dan dapat diperpanjang selama 30 hari lagi.
Penggunaan penuh hak tersebut akan dibatasi tidak lebih dari dua kali per tahun kalender, kecuali untuk warga negara Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, dan Singapura, atau warga negara lain yang ditentukan oleh menteri.

Daftar bebas visa 15 hari baru, atau P.15, juga akan dibuat. Langkah itu akan berlaku untuk warga negara dari tiga negara dan wilayah, yakni Seychelles, Maladewa, dan Mauritius. Kebijakan itu hanya berlaku untuk tujuan wisata.

Masa tinggal yang diizinkan tidak lebih dari 15 hari, dapat diperpanjang selama 15 hari lagi. Penggunaan penuh hak tersebut akan dibatasi tidak lebih dari dua kali per tahun kalender, kecuali untuk warga negara lain yang ditentukan oleh menteri.

Usulan ini juga akan menambahkan negara-negara yang memenuhi syarat untuk Visa on Arrival, atau VoA. Empat negara dan wilayah tersebut adalah Belarus, Serbia, India, dan Azerbaijan.

Kapan Sistem Visa Baru Mulai Berlaku?

Mengutip BBC, Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengatakan pemerintah menemukan kebijakan tersebut perlu direvisi 'agar lebih sesuai dengan situasi saat ini, baik dari segi ekonomi maupun keamanan nasional'. Warga negara yang menikmati pengecualian 60 hari termasuk warga negara Australia, China, Prancis, Jerman, India, Italia, Spanyol, dan AS.

Kementerian Luar Negeri Thailand mengatakan bahwa banyak warga negara dari negara-negara tersebut harus mengajukan visa untuk masa tinggal lebih dari 30 hari, meskipun beberapa negara akan memiliki masa pengecualian yang lebih pendek atau lebih lama berdasarkan perjanjian timbal balik dengan masing-masing negara.

Sistem visa baru ini akan berlaku 15 hari setelah dimuat dalam Lembaran Negara Kerajaan, tempat pemberitahuan hukum dan peraturan dipublikasikan. Kementerian Luar Negeri Thailand mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk mengurangi kasus pengecualian visa ganda yang berlaku untuk negara yang sama "yang membingungkan warga asing".

Dilema Antara Kepentingan Ekonomi dan Keamanan Nasional

Sebelumnya, juru bicara pemerintah Rachada Dhnadirek menyatakan bahwa PM Thailand menginstruksikan pasukan keamanan, otoritas administratif, kementerian perdagangan, dan lembaga terkait untuk menindak turis-turis asing yang menyalahgunakan visa mereka untuk berkegiatan ilegal di Thailand.

Mengutip Strait Times, Rabu, 13 Mei 2026, Anutin berjanji tidak akan menoleransi 'preman' asing yang memasuki negaranya untuk menjalankan bisnis ilegal dan mengancam penduduk setempat. Tinjauan itu merespon keluhan lama dari para pemilik bisnis lokal, terutama di daerah yang populer di kalangan wisatawan asing. Mata pencaharian mereka terancam oleh para turis yang menyalahgunakan visa untuk berkegiatan ilegal.

Meski begitu, Anutin sebelumnya mengatakan kepada wartawan bahwa ia tidak bermaksud untuk sepenuhnya menghapus kebijakan bebas visa karena Thailand masih dapat menghasilkan pendapatan yang sangat besar dari wisatawan asing yang masuk ke negara itu secara legal.

"Bebas visa bukan tentang masuk tanpa syarat," katanya pada 11 Mei. "Kita perlu menemukan keseimbangan terbaik."

Kasus-kasus Kriminal yang Libatkan Turis Asing di Thailand

Ucapan itu menggarisbawahi dilema yang dihadapi Thailand saat mempertimbangkan seberapa jauh pembatasan masuk tanpa merusak kepentingan ekonomi, setelah menghasilkan hampir USD 50 miliar (S$63,6 miliar) dari 33 juta pengunjung asing pada 2025.

Thailand dalam beberapa tahun terakhir menjadi tempat perlindungan bagi mereka yang melarikan diri dari perang Rusia-Ukraina dan konflik Israel-Palestina. Selama bertahun-tahun pula, mereka berurusan dengan turis asing yang terlibat dalam bisnis ilegal atau menggunakan perantara lokal untuk menghindari peraturan.

Penindakan baru-baru ini mengungkapkan bahwa warga asing secara ilegal membangun bar dan restoran di pantai Phuket, yang memicu protes publik. Polisi Phuket lalu mendakwa 33 warga asing, termasuk 13 warga negara Rusia dan 12 warga negara China, dalam lebih dari selusin kasus karena melanggar undang-undang bisnis asing Thailand. Belum lagi penangkapan seorang warga negara China dengan barang bukti sejumlah senjata di Pattaya, makin meningkatkan kekhawatiran keamanan nasional.

Sumber : Liputan6.com