Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memblokir 3.000 nomor HP yang terindikasi melakukan panggilan penipuan (spam call). Modus yang digunakan para pelaku adalah menyamar sebagai anggota DPR RI dan pejabat publik untuk meminta sumbangan.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengungkapkan bahwa aksi penipuan ini marak terjadi dan menyasar berbagai pihak, termasuk para wakil rakyat itu sendiri.

"Banyak sekali laporan aduan nomor telepon yang masuk. Ini mungkin yang paling banyak kena Bapak-Ibu anggota DPR. Jadi (pelaku) berpura-pura menjadi anggota DPR atau pejabat publik kemudian minta sumbangan. Terkait impersonation ini, ada 3.000 nomor telepon yang sudah kita blokir," papar Meutya dikutip dari Antara, Selasa (19/5/2026).

Tak hanya modus mencatut nama pejabat, Komdigi juga agresif membersihkan ruang digital dari berbagai praktik kejahatan siber lainnya.

Meutya merinci, pihaknya telah memblokir 2.500 nomor telepon yang terindikasi melakukan penipuan umum. Selain itu, tindakan tegas berupa pemblokiran juga menyasar 13.000 nomor HP yang terbukti digunakan untuk memfasilitasi investasi bodong, judi online, dan penipuan jual-beli online.

Kendati angka penindakan sudah mencapai belasan ribu, Meutya meyakini jumlah kasus di lapangan jauh lebih tinggi. Masalahnya, kesadaran masyarakat untuk mengadukan kasus penipuan dinilai masih rendah.

Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan nomor-nomor yang mencurigakan.

"Silakan langsung dilaporkan supaya bisa kita lakukan pemblokiran atau pemutusan akses dari nomor tersebut, bekerja sama dengan para opsel (operator seluler)," tegasnya.