Untuk memastikan bantuan langsung tunai tepat sasaran, pemerintah menetapkan sejumlah syarat dan kriteria yang harus dipenuhi oleh calon penerima. Pemenuhan syarat ini sangat penting agar proses penyaluran BLT berjalan efektif dan efisien.

Secara umum, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi penerima BLT meliputi:

• Warga Negara Indonesia (WNI): Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sah.
• Terdaftar dalam Basis Data Sosial Ekonomi: Tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
• Kategori Keluarga Miskin atau Rentan Miskin: Masuk dalam kategori desil 1--4.
• Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, atau Polri: Tidak sedang aktif sebagai ASN, anggota TNI, maupun anggota Polri.
• Terdampak Ekonomi: Mengalami kehilangan mata pencarian atau penurunan pendapatan signifikan.
• Tidak Menerima Bantuan Sosial Lain Secara Bersamaan: Beberapa program BLT mensyaratkan tidak sedang menerima bantuan sosial lain secara simultan.
• Penghasilan Tetap di Bawah Batas Tertentu: Misalnya, untuk BLT BBM, penghasilan di bawah Rp3,5 juta per bulan.

Khusus untuk BLT Dana Desa, terdapat kriteria penerima manfaat tambahan yang lebih spesifik:

• Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili dan diprioritaskan untuk keluarga miskin kategori kemiskinan ekstrem.
• Kehilangan mata pencarian.
• Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.
• Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti, baik dari APBD maupun APBN.
• Keluarga miskin yang terdampak pandemi COVID-19 dan belum menerima bantuan.
• Rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia.

Pemerintah terus memperbarui data penerima bantuan langsung tunai untuk memastikan akurasi dan cakupan yang optimal.

Proses pendaftaran untuk mendapatkan bantuan langsung tunai dapat bervariasi, tergantung pada jenis program dan kebijakan yang berlaku. Namun, secara umum, langkah awalnya seringkali dimulai dari pendataan di tingkat desa atau kelurahan. Aparat setempat berperan aktif dalam melakukan pendataan dan pembaruan data warga secara berkala untuk memastikan tidak ada yang terlewat.

Bagi masyarakat yang ingin mendaftar secara mandiri, tersedia opsi pendaftaran daring melalui aplikasi resmi. Anda dapat mengunduh dan menginstal aplikasi "Cek Bansos" dari Kementerian Sosial (Kemensos) melalui Google Play Store atau App Store. Setelah terinstal, pilih menu "Daftar Usulan", masukkan data diri sesuai KTP dan Kartu Keluarga (KK), unggah foto diri dan KTP untuk verifikasi, lalu pilih jenis bantuan yang diajukan. Pengajuan akan diteruskan ke pihak desa untuk diverifikasi dalam forum musyawarah desa (Musdes).

Selain pendaftaran daring, masyarakat yang tidak memiliki akses perangkat digital atau mengalami kesulitan dapat mendaftar secara luring. Caranya adalah dengan meminta bantuan kepada operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial -- Next Generation (SIKS-NG) yang tersedia di kantor desa atau kelurahan setempat. Operator ini akan membantu proses pendaftaran dan memastikan data Anda masuk ke dalam sistem.

Setelah mendaftar, Anda dapat mengecek status penerima bantuan langsung tunai melalui dua saluran resmi. Pertama, melalui laman resmi cekbansos.kemensos.go.id. Masukkan data wilayah (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa) dan nama lengkap sesuai KTP, lalu ketik kode captcha yang tersedia. Sistem akan menampilkan status bansos, termasuk kategori desil dan periode penyaluran. Kedua, melalui aplikasi "Cek Bansos" yang sama. Setelah login, pilih menu "Cek Bansos", masukkan data diri sesuai KTP, dan klik "Cari Data" untuk melihat informasi bantuan yang diterima.

Meningkatnya program bantuan langsung tunai dari pemerintah seringkali dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan. Modus penipuan ini sangat beragam dan dapat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi setiap calon penerima untuk selalu waspada dan mengenali ciri-ciri penipuan.

Modus operandi penipuan BLT seringkali mencakup klaim fiktif dengan nominal bantuan yang sangat menggiurkan, atau tawaran bantuan modal usaha yang mengatasnamakan pejabat publik. Contohnya, hoaks BLT UMKM sebesar Rp 5 juta hingga Rp 50 juta telah dibantah oleh Kementerian UMKM. Penipu juga kerap menggunakan tautan atau formulir daring tidak resmi yang meminta data pribadi seperti NIK, KK, atau nomor rekening secara langsung. Tautan palsu ini sering beredar melalui WhatsApp dan media sosial, berpotensi mencuri data pribadi Anda.

Untuk menghindari penipuan, selalu verifikasi informasi melalui saluran resmi pemerintah. Gunakan aplikasi atau situs resmi Kemensos (cekbansos.kemensos.go.id) untuk mengecek status penerima bantuan secara aman.

Kementerian UMKM juga menegaskan bahwa informasi resmi hanya melalui kanal media sosial dan situs web resmi umkm.go.id. Jangan pernah percaya pada iming-iming "cair hari ini" atau "untuk semua warga" tanpa proses verifikasi resmi.

Selain itu, jangan pernah membayar biaya apapun untuk mendapatkan atau mempercepat pencairan bantuan langsung tunai. Imbauan untuk melakukan "verifikasi cepat" atau "klaim bantuan" dengan syarat pembayaran atau penyebaran tautan adalah modus penipuan. Selalu perhatikan akun pengirim informasi; hoaks BLT seringkali berasal dari nomor telepon, WhatsApp, Telegram, atau media sosial yang tidak terafiliasi dengan akun resmi instansi pemerintah, serta jaga kerahasiaan data pribadi sebaik-baiknya agar tidak disalahgunakan oleh pelaku kejahatan.