Pemukim Israel Halangi Akses Anak-anak Palestina ke Sekolah dengan Kawat Berduri dan Gas Air Mata

16 April 2026, 10:07 WIB
Pemukim Israel Halangi Akses Anak-anak Palestina ke Sekolah dengan Kawat Berduri dan Gas Air Mata
Israel dinilai memanfaatkan perang Iran untuk memperketat kontrol atas wilayah Palestina yang didudukinya.

Hajar dan Rashid Hathaleen, dua saudara kandung Palestina, selama ini selalu berjalan kaki ke sekolah dari lingkungan tempat tinggal mereka di pinggiran Umm al-Khair, wilayah Tepi Barat yang diduduki. Namun, ketika kegiatan belajar kembali dimulai pekan ini untuk pertama kalinya sejak perang Iran berlangsung, jalur mereka menuju pusat desa tiba-tiba terhalang oleh kawat berduri.

Menurut rekaman video yang diberikan warga Palestina kepada Associated Press, kawat berduri tersebut dipasang oleh pemukim Israel dalam semalam. Warga setempat menyebut pagar darurat itu sebagai bagian terbaru dari upaya pemukim untuk memperluas kendali atas wilayah tersebut. Di daerah ini, pembongkaran bangunan yang didukung negara, pembakaran, vandalisme, serta kekerasan oleh pemukim---yang kadang berujung kematian---sering terjadi dan jarang diproses secara hukum.

Kondisi warga desa sebelumnya telah disorot dalam film dokumenter pemenang Oscar 2024 berjudul "No Other Land". Namun, publikasi tersebut dinilai tidak banyak mengurangi kekerasan maupun perebutan lahan.

Warga menilai Israel memanfaatkan situasi perang Iran untuk memperketat kontrol atas wilayah tersebut. Dalam kondisi perang, militer memberlakukan pembatasan pergerakan tambahan dengan alasan keamanan, yang membuat wilayah Palestina semakin terisolasi. Di saat yang sama, serangan pemukim justru meningkat.

Khalil Hathaleen, kepala dewan desa sekaligus anggota keluarga besar yang mendominasi populasi Umm al-Khair, mengatakan bahwa para pemukim memanfaatkan kondisi perang untuk merebut lahan, menebang kebun zaitun, serta melakukan penyerangan ke desa-desa sekitar pada malam hari.

"Ini menjadi kesempatan bagi pemukim untuk melakukan apa saja tanpa aturan," ujarnya seperti dikutip dari laporan Associated Press.

Seperti yang terjadi di Israel, anak-anak Palestina juga sempat belajar dari rumah sebelum gencatan senjata pekan lalu karena ancaman serpihan rudal yang jatuh menyebabkan sekolah ditutup.

Pada Senin (13/4) dan Selasa (14/4), Hajar, Rashid, dan teman-teman mereka menunggu di dekat bendera Israel, kawat berduri, serta pohon-pohon yang baru ditebang. Orang tua dan pemimpin desa menuntut agar anak-anak diizinkan melintas. Namun pada Senin, menurut video yang beredar, mereka justru disambut dengan gas air mata dan granat kejut yang ditembakkan oleh orang-orang bersenjata dari sebuah truk putih tanpa tanda, termasuk beberapa tentara berseragam.

Militer Israel menyatakan bahwa pasukannya menggunakan "alat pembubaran massa" di luar Carmel, permukiman yang berdekatan dengan Umm al-Khair. Mereka mengakui kehadiran anak-anak di lokasi, tetapi menyebut tindakan tersebut ditujukan kepada orang dewasa, bukan anak-anak. Dewan Regional Har Hevron, pemerintah lokal permukiman di wilayah tersebut, tidak memberikan tanggapan terkait pemasangan pagar.

Pola Berulang

Selama puluhan tahun, warga Badui dan penduduk lainnya menggunakan jalur sepanjang sekitar 3 kilometer dari lingkungan Khirbet Umm al-Khair menuju pusat desa.

"Kami bertekad untuk tetap mempertahankannya," kata Khalil.

Kawat berduri tersebut menjadi salah satu bentuk pembatasan pergerakan warga Palestina di tengah bertambahnya permukiman Israel di Tepi Barat. Warga Palestina mengatakan bahwa pola ini sudah sering terjadi: pemukim mendirikan pagar atau mengklaim lahan pertanian yang menurut warga adalah milik mereka, lalu memperkuat klaim tersebut dengan dukungan militer Israel.

Khalil menyebut bahwa pasukan Israel terkadang menahan pemukim, tetapi lebih sering membiarkan tindakan mereka.

"Kami tidak mendapatkan solusi," tegasnya.

Sebagian besar komunitas internasional menganggap permukiman Yahudi di Tepi Barat dan Yerusalem Timur ilegal menurut hukum internasional. Sementara itu, Israel memandang wilayah tersebut sebagai wilayah sengketa dan menyatakan status akhirnya harus ditentukan melalui negosiasi. Beberapa pos permukiman dibangun tanpa izin pemerintah Israel, yang kadang membongkarnya, namun dalam kasus lain justru membiarkannya atau melegalkannya secara retroaktif.

Menurut Khalil, unit administrasi sipil militer Israel menyarankan agar siswa menggunakan jalur alternatif. Namun para orang tua menilai jalur tersebut hampir dua kali lebih panjang dan lebih berbahaya karena harus melewati dekat Carmel.

"Kami sangat khawatir sebagai orang tua dan warga bahwa pendudukan (Israel) dan tentara akan menyerang para siswa," kata Al-Mutasim Hathaleen, salah satu orang tua.

Pada Selasa, sebagian siswa akhirnya mencapai sekolah dengan bus melalui jalur alternatif. Namun ruang kelas terlihat setengah kosong dan area bermain sepi. Pada Rabu (15/4), kegiatan belajar tidak berlangsung karena pemotongan gaji guru oleh Otoritas Palestina di wilayah tersebut. Namun, menurut Khalil, pada Kamis (16/4) anak-anak berencana kembali mencoba melewati jalur biasa.

Upaya itu dinilai berisiko, mengingat meningkatnya kekerasan oleh pemukim ekstremis di Tepi Barat. Pejabat dan pemimpin militer Israel baru-baru ini juga memperingatkan tentang meningkatnya tindakan tanpa hukum oleh kelompok tersebut.

Sepanjang tahun 2026, sedikitnya 35 warga Palestina telah tewas akibat tindakan tentara dan pemukim Israel di wilayah itu. Dari jumlah tersebut, delapan orang dibunuh oleh pemukim---angka yang setara dengan total sepanjang tahun 2025.

Kelompok hak asasi manusia Israel, B'Tselem, menyatakan bahwa kekerasan harian yang mereka sebut tidak terkendali mencerminkan kebijakan pemerintah Israel, terutama karena banyak pelaku merupakan anggota militer cadangan.

"Milisi ini sepenuhnya didukung oleh negara Israel dan menikmati impunitas penuh untuk membunuh, menyerang, dan menjarah warga Palestina," demikian pernyataan mereka.

Sumber : Liputan6.com