Pemerintah Kuba pada Kamis (2/4/2026) mengumumkan telah memberikan pengampunan dan membebaskan 2.010 narapidana, sebuah langkah besar yang disebut sebagai "gestur kemanusiaan dan kedaulatan" di tengah meningkatnya tekanan dari pemerintahan Presiden Donald Trump.

Pengumuman itu disampaikan oleh Kedutaan Besar Kuba di Amerika Serikat (AS) melalui platform X, yang menjelaskan bahwa para tahanan yang dibebaskan mencakup berbagai kelompok, antara lain narapidana berusia muda, perempuan, orang berusia di atas 60 tahun, warga Kuba yang tinggal di luar negeri, serta warga negara asing. Namun, pemerintah Kuba menegaskan bahwa narapidana yang terbukti melakukan kejahatan berat tidak termasuk dalam program pengampunan ini.

Belum diketahui apakah tahanan politik turut dibebaskan dalam kebijakan tersebut. Organisasi nonpemerintah Prisoners Defenders sebelumnya mencatat terdapat 1.211 tahanan politik di Kuba.

Pemerintah Kuba seperti dikutip dari CBS News juga menyebut bahwa pembebasan massal ini merupakan yang kedua pada tahun ini, setelah sebelumnya 51 narapidana dibebaskan pada bulan lalu.

Langkah ini terjadi saat Kuba tengah menghadapi krisis energi yang serius akibat tekanan dari AS, termasuk ancaman penerapan tarif tinggi terhadap negara-negara yang mengekspor minyak ke Kuba. Kebijakan tersebut sempat menyebabkan pengiriman bahan bakar ke Kuba terhenti selama beberapa bulan dan memperparah kelangkaan energi di dalam negeri.

Namun, situasi mulai sedikit mereda setelah AS awal pekan ini mengizinkan sebuah kapal tanker berbendera Rusia yang dikenai sanksi untuk berlabuh di Havana dengan membawa lebih dari 700.000 barel minyak. Rusia menyatakan rencananya untuk mengirim kapal tanker kedua sebagai tambahan pasokan bagi Kuba.

Juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan bahwa keputusan untuk mengizinkan kapal tanker tersebut masuk diambil atas dasar kemanusiaan. Presiden Trump menyatakan bahwa bantuan tersebut diperlukan agar Kuba dapat bertahan, meskipun pemerintahannya tetap menegaskan bahwa kebijakan terhadap Kuba tidak berubah dan keputusan serupa di masa depan akan ditentukan secara kasus per kasus.