Indonesia resmi memasuki babak baru dalam tata kelola dunia maya dengan disahkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, atau yang lebih dikenal sebagai PP Tunas.

Regulasi ini hadir sebagai jawaban atas keresahan publik terhadap kerentanan anak-anak di platform media sosial dan game online.

Bukan sekadar aturan administratif, PP Tunas memandatkan kewajiban berlapis bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat, aman, dan transparan bagi generasi muda.

Apa Itu PP Tunas?

Secara substansi, PP Tunas adalah regulasi pelaksana dari mandat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (Perubahan Kedua UU ITE).

Fokus utamanya adalah memastikan bahwa setiap inci ruang digital yang diakses anak-anak memiliki sistem penyaringan konten yang ketat, mekanisme pelaporan yang aksesibel, serta proses pemulihan (remediasi) yang cepat jika terjadi pelanggaran atau dampak negatif.

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) merancang aturan ini untuk memitigasi tiga risiko utama:

• Paparan konten tidak layak (kekerasan, pornografi, dan radikalisme).
• Kecanduan digital yang mengganggu tumbuh kembang.
• Eksploitasi data pribadi anak untuk kepentingan komersial tanpa izin.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, mengatakan aturan ini dirancang untuk membentengi privasi serta mencegah penyalahgunaan data anak di ekosistem siber.

Ia menjelaskan, urgensi regulasi ini didasari oleh banyaknya studi dan preseden hukum internasional terkait eksploitasi data anak. Menurutnya, tanpa regulasi yang ketat, data pribadi anak kerap menjadi komoditas yang dimonetisasi secara tidak etis oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

"Aturan ini kami lahirkan untuk melindungi data privasi anak. Saat ini, data mereka berserakan di berbagai platform media sosial karena anak-anak belum memiliki kesadaran penuh mengenai data mana yang layak atau tidak untuk dipublikasikan," ujar Meutya, dikutip dari Antara, Minggu (28/3/2026).

Di tengah masifnya penggunaan media sosial, ia menekankan platform digital memikul tanggung jawab besar untuk memberikan perlindungan tanpa tebang pilih. Menkomdigi menyebut bahwa standar keamanan bagi anak-anak tidak boleh dibatasi oleh sekat geografis maupun latar belakang sosial.

"Anak-anak di Asia sama berharganya dengan anak-anak di Eropa. Anak-anak di mana pun di dunia, dengan suku, bangsa, atau agama apa pun, memiliki nilai yang sama dan berhak mendapatkan proteksi yang setara," ia menegaskan.

Salah satu poin paling krusial dalam PP Tunas adalah penetapan klasifikasi usia akses berdasarkan tingkat risiko layanan. Berbeda dengan era sebelumnya yang cenderung bebas, kini berlaku aturan ketat:

• Usia di Bawah 13 Tahun: Hanya diperbolehkan mengakses layanan digital berisiko rendah yang dirancang khusus untuk anak-anak. Kepemilikan akun wajib disertai izin eksplisit dari orang tua atau wali.
• Usia 13 -- 15 Tahun: Diizinkan mengakses layanan dengan risiko sedang, namun tetap berada di bawah supervisi dan memerlukan persetujuan orang tua.
• Usia 16 -- 17 Tahun: Diizinkan menggunakan layanan berisiko tinggi (seperti media sosial umum), dengan catatan tetap memerlukan verifikasi persetujuan dari orang tua.