Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menunjukkan kehangatan hubungan persahabatan antarnegara dengan mengantar langsung Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim ke Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Jumat, 27 Maret 2026.

Momen tersebut menjadi penutup dari kunjungan silaturahmi PM Anwar ke Indonesia dalam rangka Idulfitri 1447 Hijriah.

"Usai melaksanakan pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, PM Anwar didampingi oleh Presiden Prabowo berjalan menuju kendaraan," tulis keterangan pers Sekretariat Presiden, Jumat 27 Maret 2026 malam.

Selengkapnya...

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melaporkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Dewan Pengawas dan Komisi III DPR RI, buntut pengalihan tahanan rumah terhadap eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam perkara korupsi kuota haji. Menurut MAKI, diduga ada intervensi pihak luar dalam tindakan tarkait.

Merespons hal itu, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu membantahnya. Dia menuturkan keputusan pengalihan tahanan tersebut murni kebijakan dari KPK.

"Tidak ada intervensi," kata Asep kepada awak media di Jakarta, Jumat 27 Maret 2026.

Selain intervensi, MAKI juga menduga KPK melakukan hal itu secara diam-diam. Jika tak ketahuan awak media, bisa saja hal itu lolos dari pengawasan publik. Namun lagi-lagi, Asep menyebut hal itu tidak benar.

Selengkapnya...

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung buka suara soal potensi pemberhentian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat. Menurutnya, kebijakan tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum final.

"Hal yang berkaitan dengan PPPK, karena ini kan masih debatable, belum keputusan sepenuhnya dari pemerintah pusat," kata Pramono di kawasan Jakarta Pusat, Jumat 27 Maret 2026.

Pramono berjanji tidak ada pemberhentian PPPK jika kebijakan pemangkasan anggaran benar diterapkan.

"Tetapi Pemerintah DKI Jakarta kemarin PPPK-nya kan memang ada yang paruh waktu maupun yang sepenuhnya itu kan juga baru dilantik. Maka dengan demikian kami akan mempelajari itu. Tapi yang jelas Pemerintah DKI Jakarta akan berusaha tidak ada apa, pemberhentian kerja," ucap dia.

Terkait penerapan Work From Home (WFH) maupun Work From Everywhere (WFE) di Jakarta, Pramono menyebut pihaknya akan mengikuti aturan pusat.

Selengkapnya...