Melania Trump Catat Sejarah sebagai Ibu Negara Pertama yang Pimpin Sidang DK PBB

27 February 2026, 17:55 WIB
Melania Trump Catat Sejarah sebagai Ibu Negara Pertama yang Pimpin Sidang DK PBB
Kenapa Melania Trump bisa memimpin sidang DK PBB? Berikut selengkapnya.

Ibu Negara Amerika Serikat (AS) Melania Trump akan memimpin sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Senin (2/3/2026) waktu setempat. PBB menyatakan bahwa ini akan menjadi pertama kalinya seorang ibu negara memimpin pertemuan DK PBB.

Juru bicara PBB Stephane Dujarric seperti dikutip dari Associated Press mengatakan kepada wartawan pada Kamis (26/2) bahwa momen ketika istri Presiden Donald Trump itu duduk di kursi presiden DK PBB akan menjadi catatan sejarah baru bagi badan dunia tersebut.

AS mengambil alih jabatan presiden bergilir DK PBB yang beranggotakan 15 negara untuk bulan Maret. Dalam kapasitas itu, negara yang menjabat memiliki keleluasaan untuk menentukan tema pertemuan penting sekaligus menunjuk pemimpin sidangnya.

Kantor Ibu Negara menyampaikan bahwa sidang yang akan dipimpin Melania Trump akan menekankan peran pendidikan dalam memajukan toleransi dan perdamaian dunia.

Selama ini, Melania Trump menjadikan isu anak-anak di wilayah konflik sebagai salah satu fokus utamanya. Tahun lalu, ia menulis surat kepada Presiden Rusia Vladimir Putin menjelang pertemuan puncak dengan Presiden Trump. Ia kemudian mengumumkan bahwa upaya tersebut menghasilkan reunifikasi sejumlah anak yang terdampak perang Rusia-Ukraina dengan keluarga mereka.

Dalam pertemuan DK PBB yang dipimpin Melania Trump dan secara resmi bertajuk "Children, Technology, and Education in Conflict", Kepala Urusan Politik PBB Rosemary DiCarlo akan menyampaikan pengarahan atas nama sekretaris jenderal.

Kritik Trump dan Tekanan Finansial terhadap PBB

Kritik Trump dan Tekanan Finansial terhadap PBB

Sidang ini berlangsung di tengah sikap kritis Presiden Trump terhadap PBB. Ia berulang kali menyatakan bahwa badan dunia beranggotakan 193 negara itu belum memenuhi potensinya. Pemerintahannya telah menarik AS dari sejumlah badan PBB, termasuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) serta badan kebudayaan UNESCO, dan menghentikan pendanaan untuk puluhan lembaga lainnya.

Selain itu, AS masih memiliki tunggakan pembayaran kepada PBB yang mencapai miliaran dolar. Hingga awal bulan ini, pemerintahan Trump belum membayarkan iuran wajib untuk anggaran operasional reguler PBB tahun 2025 maupun tahun ini. Pemerintah AS baru membayar USD 160 juta, sekitar 4 persen dari hampir USD 4 miliar yang menjadi total kewajibannya kepada PBB, termasuk untuk operasi penjaga perdamaian.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada akhir bulan lalu memperingatkan bahwa PBB menghadapi keruntuhan finansial yang segera terjadi jika aturan keuangannya tidak direformasi atau seluruh negara anggota tidak membayar iuran mereka. Pernyataan tersebut secara jelas ditujukan kepada AS.

Presiden Trump juga memicu kekhawatiran di kalangan sekutu terkait ambisinya agar Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) berperan dalam konflik global lain di luar Gaza, yang dinilai dapat mengesampingkan peran DK PBB.

Menanggapi kritik tersebut dalam pertemuan pertama Dewan Perdamaian pekan lalu, Trump mengatakan bahwa pemerintahannya akan memastikan PBB tetap berkelanjutan dan pada akhirnya mampu memenuhi potensinya. Ia menambahkan bahwa suatu hari nanti dirinya tidak lagi menjabat, tetapi PBB akan tetap ada.

Terkait makna simbolis Melania Trump memimpin sidang DK PBB, Dujarric menyebutnya sebagai tanda pentingnya DK PBB dan isu yang dibahas bagi AS.

Sumber : Liputan6.com