Sama-Sama Kaya SDA, Indonesia Bisa Contoh Chile Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi 8%
25 February 2026, 16:20 WIB
Pengamat Ekonomi Telisa Aulia Falianty membeberkan, kunci dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen. Menurutnya, selain menjalankan ekonomi Pancasila, dan merajut keberagaman dan kekayaan budaya serta gotong royong, pemerintah harus bisa menggunakan keunggulan yang dimiliki Indonesia.
Hal tersebut diungkapkan Telisa Aulia dalam diskusi bertema Indonesia's Forward: Kolaborasi untuk Ketahanan Nasional.
Dia menyatakan, dalam mencapai masyarakat yang sejahtera Indonesia punya keunggulan yang mirip dengan negara Chili. Di mana Chili mengandalkan sumber daya alam keluar dari middle income trap. Karenanya, kata Prof Telisa, pemerintah Indonesia bisa 'meniru' pendekatan seperti Chile, yaitu memaksimalkan sumber daya alam digunakan untuk ketahanan nasional.
"Game changer kita di mineral, tinggal butuh roadmap kelembagaan yang kuat," kata Telisa, dikutip Rabu (25/2/2026).
Ia menambahkan, kedaulatan nasional tidak berarti menutup diri dari investor asing. Yang diperlukan adalah keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepercayaan investor melalui kolaborasi yang saling menguntungkan. Sehingga bisa menyerap banyak tenaga kerja dan mendatangkan pajak yang besar, seperti data center. Selain itu, pemerintah juga berfokus mengelola UMKM agar mereka pelan-pelan naik kelas agar kontribusinya terhadap ekonomi makin besar.
Sementara itu, Executive Director President Club Chandra Setiawan menambahkan bahwa pemerintah harus merancang regulasi yang pro terhadap pertumbuhan, stabilitas dan keadilan bagi pelaku usaha demi playing field yang sama.
Dunia Usaha Perlu Regulasi
Semisal operasional ritel modern, yang saat ini tidak punya pembatasan jarak dan jam kerja. Menurutnya, perlunya ada regulasi yang mengatur agar dunia usaha berjalan baik, semisal sampai jam 10 malam dan setelahnya konsumen bisa membeli ke warung-warung tradisional.
Lebih jauh, Chandra memandang bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini masih jauh dari merata, yaitu masih terpusat di Pulau Jawa. Sehingga indeks persaingan usaha baru kuat di 16 provinsi, seperti Jakarta dan 16 provinsi lainnya belum berkembang secara optimal.
"Kalau memperhatikan indeks persaingan usaha hanya berada di Pulau Jawa, maka akan ada ketimpangan. Pertumbuhan (8 persen) sulit tercapai," kata pria yang pernah menjabat anggota Komisioner KPPU periode 2012-2018 dan 2018-2024 ini.
Kolaborasi 3 Pilar
Chandra menjelaskan bahwa pemerintah harus koheren dan konsisten dalam menjalankan kebijakan, yaitu regulasi keuangan, perdagangan dan investasi harus saling mendukung dan tidak boleh bertabrakan. Selain itu, ia juga mengingatkan pemerintah harus melibatkan akademisi dalam penyusunan kebijakan, "Jangan pas mau eksekusi, akademisi baru diundang demi mendapat pembenaran," kata Prof Chandra.
Menurutnya, pemerintah berkolaborasi dengan kampus demi ketahanan bangsa sangat penting. Karena kampus sering melakukan penelitian dan jurnal terkait isu-isu strategis nasional. Dari sisi kampus sendiri, tidak hanya berhenti di menerbitkan jurnal tapi terjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan yang bisa dipraktikkan. "Jadilah mitra yang konstruktif," kata Chandra.