Tips Investasi Properti, Ternyata Tak Perlu Modal Besar

Investasi properti tidak selalu identik dengan modal besar, melainkan bisa dimulai dari aset yang dikelola secara tepat dan konsisten. Hal tersebut diutarakan figur publik sekaligus pelaku bisnis properti, Tya Ariestya dalam talkshow di Student Center Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI).

Tya memaparkan bagaimana pengalaman personalnya, mulai dari fase sebagai anak kos, sejumlah keputusan finansial yang keliru, hingga proses belajar membangun aset---membentuk cara pandangnya terhadap properti sebagai instrumen investasi jangka panjang yang bisa dimulai dari langkah sederhana.

"Banyak orang mengira investasi properti itu harus mulai dari modal besar. Padahal, anak muda bisa memulai dari hal yang sederhana seperti kos-kosan, selama punya mindset membangun aset produktif dan fokus pada cashflow. Yang penting bukan sekadar punya properti, tapi bagaimana cara mengelolanya agar benar-benar menghasilkan," ujar Tya Ariestya, dikutip Selasa (16/12/2025).

Diskusi juga menyoroti perubahan perilaku pasar dan standar baru industri, khususnya model pengelolaan hybrid (harian & bulanan) yang dinilai semakin relevan untuk memaksimalkan potensi pendapatan properti, baik untuk segmen kos, guest house, maupun hotel budget.

Melalui format interaktif, peserta diajak memahami bagaimana manajemen modern dan teknologi dapat membantu meningkatkan kinerja properti tanpa harus selalu melakukan renovasi besar.

Dalam pembahasan juga disampaikan peran digitalisasi pada operasional hospitality, termasuk strategi pricing yang lebih adaptif, pelaporan keuangan real-time, serta pengelolaan tamu yang lebih rapi.

Pengelolaan Kos, Kostel, dan Hotel Budget

Behomy turut memaparkan implementasi pendekatan tersebut melalui portofolio pengelolaan kos, kostel, dan hotel budget berbasis digital, sebagai contoh bagaimana sistem modern dapat membantu pemilik aset mengurangi beban operasional harian.

"Kami ingin menunjukkan bahwa edukasi properti bisa dimulai sejak mahasiswa. Dengan pengelolaan berbasis teknologi---termasuk sistem hybrid harian dan bulanan---pemilik properti bisa mengoptimalkan asetnya secara lebih profesional tanpa harus repot mengurus operasional harian," ujar CEO & Co-Founder Behomy, Dicky Syan.

Behomy menegaskan komitmennya untuk terus mendekatkan edukasi properti kepada generasi muda melalui kolaborasi bersama institusi pendidikan dan figur publik, sekaligus memperkenalkan pendekatan pengelolaan properti yang lebih modern dan terukur.

SLIK OJK Diusulkan Dihapus Buat Permudah MBR Akses Rumah Subsidi

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan kesiapannya untuk mengusulkan penyelesaian hambatan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ingin membeli rumah subsidi. Ia menilai berbagai kendala---mulai dari keterlambatan cicilan hingga catatan kredit macet lama---sering membuat MBR kesulitan mengakses fasilitas pembiayaan rumah bersubsidi.

"Semoga bisa ada penyelesaiannya terkait SLIK OJK dalam sektor perumahan, karena itu bukan kewenangan saya. Kalau kewenangan saya, kalau boleh, dihapuskan karena bisa mendorong MBR miliki rumah subsidi," ujar Maruarar usai rapat di Kemenko Perekonomian, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (26/11/2025).

Ia mengungkapkan bahwa keluhan seputar SLIK banyak ditemui di berbagai daerah ketika dirinya melakukan kunjungan lapangan. Mulai dari Bali, Bandung, Denpasar, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, hingga Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur---semua melaporkan hambatan serupa.

Lebih lanjut, Maruarar mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto, DPR, serta para menteri terkait yang memperkuat pelaksanaan Program 3 Juta Rumah. Menurutnya, peningkatan anggaran PKP tahun depan yang naik 100 persen menjadi bukti keseriusan pemerintah.

Kuota FLPP

Dalam paparannya, Maruarar juga menyoroti peningkatan signifikan pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang naik dari 45.000 unit menjadi 400.000 unit pada tahun depan. Ia berharap lonjakan anggaran tersebut membantu mempercepat pengurangan jumlah rumah tidak layak huni di berbagai wilayah.

Untuk membantu MBR memiliki rumah subsidi, pemerintah juga meningkatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 350.000 unit. Hingga 25 November 2025, sudah terealisasi lebih dari 220.000 unit atau setara Rp27,72 triliun penyaluran KPR Sejahtera FLPP sejak Januari 2025.

Kementerian PKP disebut telah berkoordinasi dengan berbagai lembaga untuk memberi masukan agar aturan SLIK OJK dapat ditinjau kembali, khususnya bagi masyarakat yang ingin mengakses pembiayaan rumah subsidi.