PKS Beri Catatan Kinerja Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
20 October 2025, 16:38 WIB
Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid menilai, satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai periode konsolidasi politik sekaligus upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan.
"Konsolidasi sejati adalah soal menata ulang sistem agar bekerja lebih efektif, transparan, dan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Kholid dalam keterangannya, Senin (20/10/2025).
PKS mengapresiasi langkah Presiden Prabowo melakukan perombakan kabinet sebagai bentuk koreksi terhadap efektivitas pemerintahan.
Namun, menurut Kholid, tantangan utama pemerintahan justru terletak pada disiplin tata kelola kebijakan dari perencanaan hingga pengawasan.
Salah satu contoh yang disoroti adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini dinilai memiliki semangat baik, namun kualitas pelaksanaan di lapangan perlu mendapat perhatian serius.
"Keberhasilan program sosial tidak diukur dari serapan anggaran atau banyaknya penerima manfaat, tetapi dari keselamatan dan kesejahteraan setiap anak Indonesia. Kasus keracunan di beberapa daerah harus menjadi alarm keras bagi pemerintah," tegas Kholid.
PKS mendorong pemerintah untuk melakukan audit menyeluruh terhadap rantai pasok MBG, memperkuat standar keamanan pangan nasional, dan memastikan setiap penyedia serta kontraktor menjalankan prosedur higienitas yang ketat.
PKS juga mengapresiasi langkah aktif Presiden Prabowo di panggung internasional, termasuk komitmen kuat dalam memperjuangkan isu kemanusiaan di Palestina dan tawaran pengiriman 20.000 pasukan perdamaian PBB untuk Gaza.
"Ini menunjukkan keberanian dan karakter diplomasi Indonesia yang berprinsip. Namun diplomasi luar negeri harus berjalan seiring dengan keadilan sosial di dalam negeri," ujar Kholid.
Advertisement
Capaian Ekonomi
PKS mencatat capaian ekonomi nasional dengan pertumbuhan 5,12% dan inflasi 2,6% sebagai hal positif. Namun, Kholid menilai angka tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan di lapangan harga pangan masih tinggi, daya beli melemah, dan kesempatan kerja yang layak masih terbatas.
Ia menyoroti pula bahwa lebih dari Rp 2.300 triliun dana perbankan belum tersalurkan ke sektor riil, sementara suku bunga kredit masih tinggi.
"Kebijakan fiskal dan moneter harus bersinergi untuk menurunkan biaya pinjaman, memperluas akses kredit bagi UMKM, dan menghidupkan kembali sektor manufaktur. Pertumbuhan sejati adalah ketika rakyat kecil ikut tumbuh," ujar Kholid.
Selain itu, lanjut Kholid, reformasi di tubuh Polri disebut sebagai agenda mendesak untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
"Reformasi Polri membutuhkan keberanian moral dan politik. Pemerintah perlu menetapkan peta jalan yang jelas, memperkuat pengawasan internal, dan menggunakan teknologi publik seperti body cam agar transparansi terjaga," kata Kholid.
Kholid menegaskan bahwa tahun pertama pemerintahan Prabowo--Gibran merupakan masa konsolidasi penting. Namun tahun-tahun berikutnya harus menjadi masa akselerasi perbaikan tata kelola dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
"Pemerintahan yang kuat bukan diukur dari besarnya anggaran atau luasnya kekuasaan, tetapi dari seberapa aman, adil, dan sejahtera rakyat yang dilayaninya," pungkasnya.
Advertisement