Masih dalam konferensi pers yang sama, Kombes Bobby menjelaskan bahwa para pelaku memperoleh bom ikan dari penjual online, bahkan sebagian dari mereka merakitnya sendiri. Transaksi dilakukan dengan sistem cash on delivery (COD) untuk menghindari pelacakan.

"Dari hasil pemeriksaan, diketahui bom ikan tersebut dibeli secara daring, ada juga yang dibuat sendiri. Mereka berdalih terdesak kebutuhan ekonomi dan ingin mendapatkan hasil tangkapan besar dengan modal sekecil mungkin," ungkapnya.

Menurut Bobby, para pelaku berharap meraup keuntungan besar meski dengan cara yang merusak lingkungan laut. Namun, pihaknya menegaskan bahwa alasan ekonomi tak bisa membenarkan tindakan melanggar hukum dan merusak ekosistem laut.

Untuk memperkuat langkah penindakan, Polairud Polda Lampung juga menggandeng Balai Pemasyarakatan (Bapas) serta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lampung. Kolaborasi ini dilakukan guna memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan perikanan, termasuk destructive fishing.

"Kami tidak hanya fokus pada penindakan, tapi juga pada upaya pencegahan. Kerusakan yang ditimbulkan akibat bom ikan ini tidak hanya merusak terumbu karang, tapi juga menyebabkan penurunan populasi ikan, keragaman hayati, hingga konflik antar nelayan," jelas dia.

Ia menyebut potensi kerugian negara akibat praktik ini mencapai Rp9,3 miliar.

Selama operasi tersebut, Polairud juga mengamankan 10 pelaku dari berbagai kasus penangkapan ikan ilegal di wilayah perairan Lampung. Petugas menyita dua unit kapal, 24 detonator, 2,25 kg bahan peledak, mesin dinamo, serta dua jaring troll sebagai barang bukti.

"Semua pelaku akan diproses hukum sesuai ketentuan. Penindakan terhadap destructive fishing adalah prioritas kami," dia memungkasi.