Pemerintahan Donald Trump mempertimbangkan untuk menutup 27 misi diplomatik di negara asing; 10 kedutaan besar dan 17 konsulat, CNN melaporkan, berdasarkan dokumen internal Departemen Luar Negeri AS. Ini termasuk misi diplomatik di Malta, Luksemburg, Jerman, dan Prancis.

Menurut informasi yang juga diperoleh oleh "New York Times", dokumen tersebut tidak menyebutkan tanggal penutupan. Surat kabar tersebut menekankan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari rencana pemerintahan Trump untuk memperkenalkan perubahan signifikan dalam diplomasi luar negeri. Rencana tersebut melibatkan efisiensi, pemotongan anggaran Departemen Luar Negeri hingga hampir 50%.

Dalam laporan yang juga dikutip dari MSN, Jumat (18/4/025), kedutaan besar yang paling mungkin ditutup berlokasi di Afrika, termasuk Republik Afrika Tengah, Eritrea, Gambia, Lesotho, Republik Kongo, dan Sudan Selatan. Penutupan misi diplomatik di Luksemburg, Grenada, Malta, dan Maladewa juga telah direkomendasikan.

Rencana tersebut juga menyerukan penutupan konsulat, terutama di Eropa, di lokasi wisata populer. Di antaranya adalah lima konsulat di Prancis (Bordeaux, Lyon, Marseille, Rennes, dan Strasbourg), dua di Jerman (Dusseldorf dan Leipzig), dan dua di Bosnia dan Herzegovina (Mostar dan Banja Luka).

Penutupan juga kabarnya dapat memengaruhi konsulat berikut:

• Thessaloniki, Yunani
• Florence, Italia
• Ponta Delgada, Portugal
• Edinburgh, Skotlandia

Di luar Eropa, penutupan empat kantor konsulat sedang dipertimbangkan yakni:

• Douala, Kamerun
• Medan,Indonesia
• Durban, Afrika Selatan
• Busan, Korea Selatan

Adapun dokumen tersebut mengusulkan agar tanggung jawab kedutaan yang ditutup diambil alih oleh misi di negara-negara tetangga.

"New York Times" melaporkan bahwa penulis memo tersebut juga menyarankan untuk mengurangi atau menghilangkan keberadaan kedutaan AS di Mogadishu, Somalia, dan menutup Pusat Dukungan Diplomatik Baghdad di Irak, sekaligus mengurangi biaya di misi diplomatik di Baghdad dan Erbil. Selai itu juga mengusulkan untuk menggabungkan kantor-kantor ke satu lokasi di negara-negara dengan banyak konsulat, termasuk Jepang dan Kanada.

Juru bicara Departemen Luar Negeri Tammy Bruce menolak mengomentari dokumen internal dan rencana pemotongan drastis di Departemen Luar Negeri AS.