Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah tengah mengkaji faktor-faktor penghambat investasi di Indonesia. Salah satu yang menjadi sorotan adalah peran oknum lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang kerap mengganggu masuknya investasi.

Menurut Airlangga, pembentukan tim kajian khusus ini sangat strategis untuk menarik investasi global, yang pada akhirnya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

"Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, yang hanya bisa dicapai dengan peningkatan investasi, baik dari dalam maupun luar negeri," ujar Airlangga usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan para rektor perguruan tinggi di Istana Kepresidenan, dikutip dari Antara, Jumat (14/3/2025).

Airlangga menjelaskan bahwa untuk investasi dalam negeri, pemerintah telah menunjuk Danantara sebagai pengelola, sementara untuk investasi dari pasar global, pemerintah akan terus berupaya menarik minat investor asing.

Daya Tarik Indonesia di Mata Investor Global

Di tengah ketidakpastian geopolitik, Airlangga menilai Indonesia memiliki keunggulan tersendiri berkat stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang terjaga, terutama di kawasan ASEAN dan Indo-Pasifik. Bahkan, negara seperti Vietnam pun mulai melirik kerja sama dengan Indonesia.

"Dengan jumlah penduduk ASEAN yang tinggi, ini menjadi daya tarik sendiri. Seperti Vietnam, mereka ekspor ke Amerika dan Eropa, tapi kenapa mereka melihat Indonesia? Karena daya beli domestik kita kuat," jelasnya.

Airlangga menambahkan bahwa pangsa pasar domestik Indonesia yang mencapai 52-54 persen atau sekitar USD 750 miliar membuat negara ini menjadi incaran para investor global.

Evaluasi Hambatan dari Oknum LSM dan Ormas

Lebih lanjut, Airlangga menyinggung keberadaan oknum LSM dan ormas yang kerap menghambat investasi. Menurutnya, pemerintah telah menginventarisasi sejumlah permasalahan terkait dan akan melakukan evaluasi lebih lanjut.

"Tentu kita akan lihat satu-satu lagi, ada banyak yang sudah kita inventarisir," ujarnya.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif serta memastikan investasi yang masuk benar-benar bisa mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.