OJK Bagikan Arah Pengembangan Industri Derivatif Keuangan, Apa Saja?

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bagikan rencana arah pengembangan industri derivatif keuangan ke depan setelah pengalihan tugas pengawasan dan pengaturan beralih dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Pengalihan tugas pengaturan dan pengawasan ini ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Nota Kesepahaman (NK) di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta pada 10 Januari 2025.

Kepala Departemen Pemeriksaan Khusus, Pengawasan Keuangan Derivatif, Bursa Karbon Dan Transaksi Efek OJK, I Made Bagus Tirthayatra mengungkapkan ada 3 tahap arah pengembangan industri derivatif keuangan yang akan dilakukan OJK. Adapun tahapannya sebagai berikut:

Tahap Awal

Pada tahap awal yang saat ini sedang dilakukan, Made menuturkan OJK memastikan transisi yang berjalan mulus dengan seamless untuk memberi kepastian hukum terkait keberlanjutan produk, pelaku, dan penyelenggara infrastruktur pasar.

"OJK juga akan menyiapkan infrastruktur perizinan dan pelaporan karena memang pengawasan sudah ada di OJK, tentu harus ada jalan bagi para pelaku untuk menyampaikan perizinan dan pelaporan," ujar Made dalam Seminar Unlocking Potential Financial Derivative Development, dikutip Kamis (13/2/2025).

Adapun selanjutnya pada tahap awal, OJK terus memperkokoh kolaborasi dengan dengan pihak terkait dan membuka ruang komunikasi dengan pelaku pasar. Selain itu, OJK juga akan melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai produk derivatif keuangan.

"Karena pada intinya, salah satu tugas OJK adalah melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat jadi salah satu cara yang efektif adalah memberdayakan masyarakat untuk melindungi dirinya sendiri. Hal itu dilakukan dengan edukasi kepada masyarakat," jelasnya.

Tahap Menengah

Adapun untuk tahap menengah, OJK akan mencari mencari titik tengah antara dua ekosistem regulasi dan pengawasan yang berbeda yaitu OJK dan Bappebti tanpa menimbulkan disrupsi pasar.

Made menjelaskan, titik tengah yang dimaksud adalah adanya beberapa hal yang diatur berbeda antara OJK dan Bappebti. Menurutnya, hal ini perlu dicari titik tengah dan harus diselaraskan ke depannya.

"Ini juga dilakukan pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan integritas pasar," kata Made.

Tahap Selanjutnya

Kemudian untuk tahap selanjutnya, OJK akan memperkuat infrastruktur pasar, meningkatkan tata kelola pelaku industri dan meningkatkan perlindungan terhadap investor sesuai standar internasional dan kebutuhan industri.

Tak hanya itu, pada tahap ini OJK juga akan melakukan pengembangan produk secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan industri.

Jurus OJK Perangi Kejahatan Keuangan di Indonesia

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk memerangi kejahatan keuangan, OJK juga telah membentuk Sistem Informasi Pelaku di Sektor Jasa Keuangan (SIPELAKU).

"Untuk melengkapi ekosistem penegakan integritas di sektor jasa keuangan dan mempersempit ruang gerak pelaku fraud di sektor jasa keuangan OJK membentuk database fraudster terintegrasi. Yang disebut sistem informasi pelaku di sektor jasa keuangan SIPELAKU," kata Mahendra dalam sambutannya di Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2025, di Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Mahendra menjelaskan, sistem ini berfungsi untuk mendata dan menyebarkan informasi terkait pelaku financial fraud kepada lembaga jasa keuangan, sehingga mereka dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat dalam berhubungan dengan stakeholder.

"SIPELAKU menjadi sarana diseminasi pelaku financial fraud kepada lembaga jasa keuangan, sehingga diharapkan dapat menjadi bagian dari manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan dalam berhubungan dengan stakeholders," jelasnya.

Tidak hanya itu, OJK juga mengungkapkan bahwa mereka akan terus mengembangkan interkoneksi SIPELAKU dengan berbagai sumber data lainnya untuk memperluas cakupan pengawasan. Hal ini diharapkan dapat mempersempit ruang gerak bagi pelaku fraud di sektor keuangan.

"Kedepan interkoneksi SIPELAKU terus akan dikembangkan dengan sumber data dan sumber informasi lain," ujarnya.

Tingkatkan Perlindungan Konsumen

Lebih lanjut, untuk meningkatkan perlindungan konsumen dan investor, OJK juga akan mengatur mekanisme dan tata cara pemasaran produk keuangan.

Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa iklan, deskripsi, dan ringkasan produk atau layanan keuangan lebih transparan dan dapat dipahami oleh masyarakat. Praktik pemasaran yang transparan diharapkan dapat meminimalkan potensi kerugian bagi konsumen.

"Untuk memperkuat pelindungan konsumen dan investor, masyarakat, serta menerapkan prinsip akutabilitas OJK akan mengatur mekanisme dan tata cara pemasaran produk keuangan yang lebih transparan terutama terkait iklan, deskripsi, dan ringkasan produk atau layanan," ujarnya.

Mahendra mengatakan, melalui serangkaian kebijakan ini, OJK berharap dapat menciptakan ekosistem keuangan yang lebih aman, transparan, dan dapat dipercaya, sehingga meningkatkan integritas sektor jasa keuangan Indonesia secara keseluruhan.