Utang RI Dinilai Aman, Tapi Ada Masalah Besar yang Perlu Diwaspadai

23 April 2026, 16:15 WIB
Utang RI Dinilai Aman, Tapi Ada Masalah Besar yang Perlu Diwaspadai
Utang Indonesia relatif aman, namun penerimaan negara masih rendah dan jadi tantangan utama.

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menilai posisi utang Indonesia masih relatif aman dibandingkan sejumlah negara lain. Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan utama justru terletak pada rendahnya penerimaan negara.

Dalam paparannya, Hashim mengutip data dari International Monetary Fund dan World Bank yang menunjukkan rasio utang Indonesia berada di kisaran 40% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Kalau dibandingkan, Filipina sekitar 57%, Thailand 54%, Malaysia 61%. Jepang bahkan di atas 200%, begitu juga China. Indonesia di 40%, artinya posisi kita relatif kuat," ujarnya dalam acara Economic Briefing di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Meski demikian, Hashim menekankan bahwa kekuatan tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan penerimaan negara agar mampu menopang perekonomian secara berkelanjutan.

Optimalisasi Penerimaan

Ia menjelaskan, sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, seperti pajak, royalti sumber daya alam (tembaga, emas, batu bara), serta cukai dan bea impor. Optimalisasi sektor-sektor ini dinilai penting untuk memperkuat kapasitas fiskal.

Namun, rasio penerimaan negara Indonesia terhadap PDB masih tergolong rendah, yakni sekitar 12% dalam 15 tahun terakhir.

"Selama belasan tahun, penerimaan negara kita hanya sekitar 12% dari PDB. Ini menunjukkan masih ada ruang besar untuk ditingkatkan," ujarnya.

Sebagai gambaran, PDB merupakan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam satu tahun. Dengan rasio penerimaan yang masih terbatas, pemerintah dinilai perlu bekerja lebih keras untuk meningkatkan kemandirian fiskal sekaligus mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

Pemerintah Tarik Utang Baru Rp 185 Triliun hingga Akhir Februari 2026

Pemerintah Tarik Utang Baru Rp 185 Triliun hingga Akhir Februari 2026

Sebelumnya, Pemerintah mencatat penarikan pembiayaan utang sebesar Rp 185,3 triliun hingga akhir Februari 2026. Nilai tersebut setara dengan 22,3% dari target pembiayaan utang dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp 832,2 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyampaikan bahwa pembiayaan anggaran pada tahun ini masih berada dalam kondisi yang terkendali. Ia juga menilai realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp 249,9 triliun.

"Pembiayaan anggaran tahun 2026 terjaga dengan baik dalam batas terkendali. Realisasinya per akhir Februari mencapai Rp 185,3 triliun atau 22,3% dari target," katanya dalam konferensi pers APBN KiTa, Rabu (11/3/2026).

Di sisi lain, pembiayaan yang bersumber dari non-utang tercatat sebesar Rp 21,1 triliun. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 3,9 triliun. Dengan demikian, total realisasi pembiayaan anggaran hingga Februari 2026 mencapai Rp 164,2 triliun atau 23,8% dari pagu APBN.

Strategi Antisipatif

Strategi Antisipatif

Ia menjelaskan pemerintah menerapkan strategi pembiayaan yang bersifat antisipatif guna memastikan ketersediaan kas negara tetap mencukupi, sekaligus menjaga ruang fleksibilitas dalam merespons dinamika pasar keuangan global.

"Strategi pembiayaan dilakukan secara antisipatif yaitu memastikan ketersediaan kas tetap memadai sekaligus jaga fleksibilitas pembiayaan untuk merespons dinamika pasar yang sedang terjadi," tuturnya.

Mayoritas pembiayaan utang tersebut bersumber dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar domestik.

Sumber : Liputan6.com