Pemprov DKI Bakal Perketat Sistem JAKI Usai Kasus Laporan Warga Dibalas AI Terkuak

09 April 2026, 17:00 WIB

Pemprov DKI Jakarta menyiapkan pembenahan menyeluruh pada sistem aplikasi Jakarta Kini (JAKI) usai kasus laporan warga.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan pembenahan menyeluruh pada sistem aplikasi Jakarta Kini (JAKI) usai kasus laporan warga soal parkir liar di Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur (Jaktim) ditindaklanjuti dengan foto hasil rekayasa kecerdasan buatan (AI).

Menurut Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta, Budi Awaludin, penguatan sistem JAKI dilakukan sesuai arahan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dengan fokus pada aspek teknologi dan pengawasan.

"Sesuai arahan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, atas hal ini, kami sedang memperkuat sistem JAKI, baik dari sisi teknologi maupun pengawasan," kata Budi dalam keterangannya, dikutip Kamis (9/4/2026).

Budi menyebut sebagai bagian dari pembenahan, Pemprov DKI akan meningkatkan sistem validasi laporan, termasuk memperketat verifikasi foto dan memastikan dokumentasi diambil langsung dari lapangan secara real-time.

Selain itu, lanjut dia, sistem juga akan dilengkapi fitur untuk mendeteksi potensi manipulasi, termasuk praktik kecurangan (fraud) dan penggunaan AI.

"Ke depan akan ada peningkatan seperti validasi foto yang lebih ketat, penggunaan dokumentasi langsung dari lapangan (real-time capture), serta pengembangan fitur untuk mendeteksi potensi manipulasi/Fraud/AI," ungkap Budi.

Sanksi Tegas yang Diberikan

Budi menegaskan, sanksi tegas akan diberlakukan bagi pihak yang terbukti melakukan manipulasi laporan, guna menjaga integritas sistem pengaduan publik.

"Kami juga menegaskan bahwa setiap pihak yang terlibat akan dikenakan sanksi apabila terbukti melakukan manipulasi laporan. Ini penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan terhadap sistem pengaduan yang ada," ucap dia.

Pemprov DKI juga akan memperkuat pengawasan sistem JAKI melalui peningkatan partisipasi publik dan pembinaan internal. Sosialisasi penggunaan JAKI dan sistem pengaduan terintegrasi Customer Relationship Management (CRM) akan digencarkan agar masyarakat semakin aktif melakukan pengawasan.

"Kami juga akan terus menyosialisasikan JAKI dan sistem pengaduan terintegrasi CRM ke masyarakat, supaya makin banyak yang tahu dan bisa ikut mengawasi," kata Budi.

Pembinaan terhadap Petugas Lapangan

Di sisi internal, pembinaan terhadap petugas lapangan terus dilakukan untuk memastikan penanganan laporan berjalan sesuai prosedur. Pemprov juga mendorong pimpinan perangkat daerah lebih aktif memantau setiap aduan yang masuk.

"Di sisi internal, kami juga melakukan pembinaan ke petugas di lapangan agar penanganan laporan dilakukan dengan benar dan sesuai aturan. Tidak hanya petugas, kami juga mendorong para pimpinan perangkat daerah agar lebih peduli dan aktif memantau setiap laporan yang masuk," terang Budi.

Pemprov DKI memastikan setiap laporan warga tetap menjadi perhatian utama, dengan komitmen menjaga kualitas serta integritas penanganannya.

"Kami pastikan setiap laporan masyarakat tetap menjadi perhatian dan akan terus kami jaga kualitas serta integritas penanganannya," kata Budi.

Lebih lanjut, pihaknya mengapresiasi peran aktif masyarakat dalam mengawal seluruh sistem pengaduan yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta. Budi berujar bahwa peran warga penting agar setiap layanan bisa terus diperbaiki.

"Pemprov DKI Jakarta melalui Diskominfotik Provinsi DKI Jakarta sangat mengapresiasi peran masyarakat yang ikut mengawal dan menyampaikan temuan terkait laporan di JAKI," jelas Budi.

Sumber : Liputan6.com