Ketua Satgas Perumahan: Belasan Juta Orang Punya Rumah Tapi Tidak Punya Sertifikat

09 April 2026, 07:45 WIB
Ketua Satgas Perumahan: Belasan Juta Orang Punya Rumah Tapi Tidak Punya Sertifikat
Program bedah rumah secara nasional melonjak dari 45.000 unit pada tahun 2025 menjadi 400.000 unit pada tahun 2026.

Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengatakan masih banyak rakyat Indonesia yang sudah memiliki rumah namun ternyata belum punya sertifikat hak milik. Pemerintah pun dipastikan akan membantu masyarakat yang belum memiliki sertifikat rumah.

Ini Hashim sampaikan saat mendampingi Walikota Manado Andrei Angouw dan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Sri Haryati meninjau lokasi pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah Kementerian PKP di Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, Sulawesi Utara, Rabu (8/4/2026).

"Ibu-ibu dan Bapak-bapak yang menerima program ini, selanjutnya sesuai arahan Presiden Prabowo untuk dapat menerima sertifikasi gratis. Ada belasan juta rakyat Indonesia yang punya rumah tapi belum punya sertifikat," ujarnya.

Untuk itu Hashim meminta agar pemerintah menghimpun data terkait rakyat yang belum punya sertifikat hak milik. "Itu nanti bisa dicetak sertifikat hak milik/hak guna bangunan, itu sudah jadi prioritas Bapak Presiden. Ini merupakan langkah nyata pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk di Sulawesi Utara," ujar Hashim.

Dalam tinjauan tersebut Hashim mengapresiasi pelaksanaan bedah rumah yang dilakukan Kementerian PKP dan menginstruksikan agar rumah yang telah direnovasi juga diberikan bantuan sertifikasi hak milik gratis berkolaborasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN).

Dirjen Sri Haryati mengatakan peningkatan program BSPS secara nasional melonjak dari 45.000 unit pada tahun 2025 menjadi 400.000 unit pada tahun 2026. "Khusus untuk Sulawesi Utara, meningkat dari 748 unit menjadi 8.198 unit atau meningkat hampir 10 kali lipat," ujar Dirjen Sri Haryati.

Dari total tersebut, wilayah Kota Manado memperoleh alokasi 290 unit yang tersebar di empat kecamatan, yakni Kecamatan Bunaken sebanyak 123 unit, Kecamatan Tuminting sebanyak 60 unit, Kecamatan Mapanget sebanyak 33 unit, serta Kecamatan Paal Dua sebanyak 74 unit. Penyebaran ini diharapkan mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan, terutama di kawasan pesisir dan permukiman padat penduduk.

Selain Kota Manado, program BSPS juga menjangkau berbagai daerah lain di Sulawesi Utara, seperti Kabupaten Minahasa Utara dengan alokasi 720 unit, Kabupaten Minahasa sebanyak 344 unit, serta Kabupaten Bolaang Mongondow dengan alokasi terbesar mencapai 968 unit.

Wilayah kepulauan seperti Kepulauan Talaud dan Kepulauan Sangihe juga mendapat perhatian dengan masing-masing alokasi 200 unit dan 100 unit.

Pembiayaan

Pembiayaan

Dari sisi pembiayaan, Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang pertama kali diluncurkan juga menunjukkan capaian signifikan. Dirjen Sri menyebutkan hingga 7 April 2026, realisasi KUR Perumahan telah mencapai Rp10,8 triliun dengan total 1.183 debitur dari sisi supply dan 50.952 debitur dari sisi demand. Pada kesempatan tersebut, BNI mencatat rekor closing peminatan KUR Perumahan sebesar Rp206,3 miliar dengan total 453 nasabah, yang menjadi capaian tertinggi dalam sosialisasi program KUR Perumahan.

Kementerian PKP juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di bawah kepemimpinan Yulius Selvanus yang berhasil meningkatkan penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar 41 persen. Melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), realisasi rumah subsidi meningkat dari 2.146 unit pada 2024 menjadi 3.015 unit pada 2025.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), backlog perumahan di perkotaan tercatat tiga kali lebih tinggi dibandingkan di perdesaan. Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian PKP mendorong percepatan pembangunan hunian vertikal melalui penyusunan regulasi baru rumah susun subsidi yang memberikan kemudahan bagi masyarakat.

"Regulasi baru rusun subsidi ini sangat dinantikan dan disambut baik oleh stakeholder perumahan, baik MBR, pengembang dan perbankan. Dalam aturan baru, tenor pinjaman kami perpanjang dari 20 tahun menjadi 30 tahun, sehingga angsuran semakin rendah dan terjangkau, dengan bunga yang tetap. Ukuran rusun subsidi pun kami tingkatkan dari yang tadinya 30 meter persegi menjadi 45 meter persegi," ujarnya

Sumber : Liputan6.com