China dan Pakistan Ajukan Proposal Damai, Fokus Utama pada Stabilitas Selat Hormuz
03 April 2026, 07:11 WIB
Upaya diplomasi untuk meredakan konflik Iran--Israel--Amerika Serikat memasuki babak baru setelah Ishaq Dar melakukan kunjungan ke Beijing dan bertemu dengan Wang Yi pada 31 Maret. Pertemuan tersebut berlangsung sehari setelah Pakistan menggelar konsultasi dengan sejumlah negara Timur Tengah, termasuk Turki, Arab Saudi, dan Mesir.
Momentum ini dimanfaatkan Beijing untuk merilis proposal perdamaian lima poin, menandai langkah lebih aktif China dalam diplomasi konflik yang selama ini cenderung dihadapi secara hati-hati, dikutip dari laman The Diplomat, Sabtu (4/4/2026).
Dalam dokumen tersebut, China dan Pakistan menyerukan gencatan senjata segera, perlindungan warga sipil, pembukaan akses kemanusiaan, serta kembalinya dialog dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa. Proposal itu juga menekankan pentingnya menjaga keamanan jalur pelayaran di Selat Hormuz, yang menjadi titik vital distribusi energi global.
Meski demikian, proposal tersebut dinilai sangat umum dan minim detail. Tidak ada pihak yang secara eksplisit disebut bertanggung jawab atas eskalasi konflik, maupun kejelasan mengenai syarat dan mekanisme de-eskalasi yang diusulkan. Seluruh poin disusun dengan bahasa netral dan ditujukan kepada "semua pihak" tanpa penekanan spesifik.
Pendekatan ini dipandang sebagai strategi untuk menghindari risiko diplomatik, sekaligus menjaga posisi China tetap berada di tengah tanpa memihak secara terbuka. Namun, di saat yang sama, langkah ini juga menunjukkan ambisi Beijing untuk tampil sebagai aktor penting dalam penyelesaian konflik kawasan.
Satu-satunya aspek yang disorot secara tegas dalam proposal tersebut adalah keamanan Selat Hormuz. Jalur ini dilalui sekitar 20 persen perdagangan minyak global, atau setara 15 hingga 20 juta barel per hari. Bagi China, sebagai importir minyak terbesar dunia, stabilitas kawasan ini memiliki implikasi langsung terhadap ketahanan energi nasionalnya.
Pembeli Utama Minyak Iran
Selain itu, China juga merupakan pembeli utama minyak Iran, dengan impor mencapai lebih dari satu juta barel per hari melalui berbagai jalur. Kondisi ini menjadikan stabilitas pasokan energi sebagai prioritas utama Beijing dibanding penyelesaian konflik secara menyeluruh.
Analis menilai proposal tersebut lebih mencerminkan upaya China dalam mengelola dampak ekonomi dari konflik, ketimbang menawarkan solusi konkret untuk mengakhiri perang. Tidak adanya mekanisme penegakan, tenggat waktu, maupun konsekuensi atas pelanggaran membuat efektivitas proposal ini dipertanyakan.
Meski demikian, langkah ini tetap memperlihatkan perubahan posisi China, dari sekadar pengamat menjadi pihak yang mulai terlibat dalam ruang diplomasi global. Namun, tanpa instrumen yang lebih kuat, proposal tersebut dinilai belum cukup untuk mendorong de-eskalasi nyata di lapangan.
Dalam konteks ini, inisiatif China-Pakistan dinilai lebih sebagai upaya membangun citra sebagai mediator global, sembari meminimalkan risiko politik dan ekonomi yang mungkin timbul dari keterlibatan langsung dalam konflik.