Israel menyatakan dukungannya terhadap sikap tegas Panama terkait tuduhan bahwa China menahan kapal-kapal berbendera Panama. Pernyataan ini disampaikan pada Kamis (2/4/2026) oleh Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar.

"Israel mendukung posisi jelas Panama: penegakan maritim harus tetap adil, bersifat teknis, dan bebas dari tekanan politik," tulis Saar melalui platform media sosial X.

Ia menambahkan, "Penahanan yang tidak proporsional berisiko terhadap perdagangan global, biaya, dan kepercayaan. Menjunjung tinggi supremasi hukum dan kebebasan navigasi adalah kepentingan semua pihak."

Pemerintah Amerika Serikat (AS) menuduh China melakukan intimidasi dan penahanan terhadap kapal-kapal berbendera Panama.

Tuduhan tersebut muncul setelah Panama memutus kontrak dengan perusahaan asal Hong Kong, wilayah administratif khusus China, yang sebelumnya mengoperasikan pelabuhan di kedua pintu masuk Terusan Panama.

Namun, China membantah tuduhan yang disampaikan oleh AS.

Dua pelabuhan di pintu masuk dan keluar Terusan Panama diketahui telah dioperasikan sejak 1997 oleh Panama Ports Company, anak perusahaan dari CK Hutchison. Keberadaan perusahaan ini menjadi sorotan dalam persaingan pengaruh di kawasan setelah Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa China menjalankan terusan tersebut.

Situasi berkembang setelah Mahkamah Agung Panama membatalkan undang-undang yang memberikan hak konsesi pengelolaan pelabuhan kepada perusahaan asal Hong Kong tersebut. Menindaklanjuti putusan itu, pemerintah Panama mengambil alih pengelolaan pelabuhan pada 23 Februari.