AS Cabut Sanksi terhadap Presiden Venezuela Delcy Rodriguez
02 April 2026, 16:38 WIB
Amerika Serikat (AS) mencabut sanksi terhadap presiden interim Venezuela Delcy Rodriguez.
Langkah tersebut diumumkan melalui pembaruan di situs Kementerian Keuangan AS pada Rabu (1/4/2026), yang menunjukkan bahwa nama Rodriguez telah dihapus dari daftar Specially Designated Nationals (SDN), yakni daftar individu dan entitas yang dikenai sanksi oleh pemerintah AS karena dianggap terlibat dalam aktivitas ilegal atau mengancam kepentingan nasional, seperti korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, atau terorisme. Keputusan ini dipandang sebagai sinyal semakin eratnya hubungan antara Rodriguez dan Donald Trump, yang sejak penggulingan Nicolas Maduro berupaya memengaruhi arah politik Venezuela.
Dalam pernyataannya, Rodriguez menyambut baik keputusan tersebut dan menyerukan agar sanksi lain terhadap individu dan entitas Venezuela juga dicabut. Ia menyebut keputusan Trump sebagai langkah penting menuju normalisasi hubungan kedua negara.
"Keputusan Presiden Trump adalah langkah signifikan ke arah yang benar untuk menormalisasi dan memperkuat hubungan antara negara kita," tulis Rodriguez seperti dikutip dari Al Jazeera.
Ia menambahkan harapan bahwa kemajuan ini akan berujung pada pencabutan sanksi lainnya yang masih berlaku.
Rodriguez sebelumnya dikenai sanksi oleh Office of Foreign Assets Control (OFAC) sejak tahun 2018, pada masa jabatan pertama Trump. Sanksi tersebut membekukan asetnya di AS dan melarang entitas AS melakukan transaksi dengannya. Saat itu, pemerintah AS menuduh Rodriguez termasuk dalam kelompok pejabat yang terlibat dalam penghancuran demokrasi di Venezuela serta memperkaya diri dengan mengorbankan rakyat Venezuela".
Ketika sanksi dijatuhkan, Rodriguez baru saja diangkat sebagai wakil presiden, posisi yang dipegangnya hingga 3 Januari, saat operasi militer AS menculik Maduro.
Maduro bersama istrinya, Cilia Flores, yang juga ditangkap dalam operasi tersebut, kini menunggu persidangan di AS atas tuduhan perdagangan narkoba dan kepemilikan senjata.
Sejumlah pakar hukum mengecam tindakan AS sebagai pelanggaran hukum internasional. Rodriguez sendiri mendesak agar Maduro dan Flores dipulangkan ke Venezuela.
Namun, sejak dilantik sebagai pengganti Maduro, Rodriguez cenderung mengambil pendekatan yang lebih lunak terhadap hubungan dengan AS. Ia mulai membuka peluang investasi asing, termasuk dengan menandatangani undang-undang pada Januari yang memungkinkan investasi swasta di sektor minyak Venezuela yang sangat besar.
Selain itu, rancangan undang-undang serupa untuk menarik investasi di sektor pertambangan telah mendapat persetujuan awal pada Maret.
Meski demikian, sejumlah kritik muncul terkait proses reformasi tersebut. Trump sebelumnya menyatakan ingin "mengelola" Venezuela dan setelah penculikan Maduro, ia memperingatkan kemungkinan aksi militer lanjutan jika Rodriguez tidak mengikuti tuntutan AS.
"Jika dia tidak melakukan hal yang benar, dia akan membayar harga yang sangat mahal, mungkin lebih besar daripada Maduro," ujar Trump dalam wawancara dengan majalah The Atlantic yang terbit pada 4 Januari.
Di sisi lain, Rodriguez berupaya menjaga keseimbangan antara kritik terbatas terhadap penculikan Maduro dan upaya memperbaiki hubungan dengan AS.
Kedubes AS Kembali Beroperasi
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri AS juga mengumumkan bahwa Kedutaan Besar AS di Caracas telah resmi kembali beroperasi pada Senin (30/3) setelah ditutup selama tujuh tahun.
Meski terjadi pergantian kepemimpinan, organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia masih terus terjadi di Venezuela.
Trump menjadikan Venezuela sebagai contoh model perubahan rezim yang diinginkannya terjadi di Iran dan Kuba. Namun, para kritikus menilai bahwa struktur pemerintahan Venezuela sebagian besar tetap tidak berubah, meskipun Maduro telah digulingkan.
Selama bertahun-tahun, pemerintah Venezuela dituduh melakukan penindasan terhadap oposisi politik melalui penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, dan pembunuhan di luar proses hukum.