OTT di Cilacap, KPK Sebut Terkait dengan Dugaan Korupsi Proyek

13 March 2026, 18:09 WIB
OTT di Cilacap, KPK Sebut Terkait dengan Dugaan Korupsi Proyek
OTT KPK di Kabupaten Cilacap diduga berkaitan dengan penerimaan yang melibatkan proyek-proyek pemerintah daerah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Cilacap.

Dalam peristiwa tersebut, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan kasus ini berkaitan dengan dugaan korupsi di sejumlah proyek pada kabupaten tersebut.

"Adapun terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup hari ini di wilayah Cilacap, diduga adanya penerimaan (korupsi) yang dilakukan oleh pihak bupati berkaitan dengan proyek-proyek yang ada di Kabupaten Cilacap," kata Budi kepada awak media di Jakarta, Jumat (13/3/2026.

Melihat peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan, muncul dugaan uang yang ada saat OTT terkait permintaan THR jelang lebaran. Menjawab hal itu, Budi memastikan akan didalami terlebih dahulu.

"Ya, nanti kita akan dalami soal itu (permintaan THR)," tutur Budi.

27 Orang Ditangkap

Sebelumnya, sebanyak 27 orang , termasuk Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman.

"Kami akan menyampaikan informasi yang beredar di masyarakat, bahwa benar hari ini KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Kabupaten Cilacap. Di mana hari ini tim mengamankan sejumlah 27 orang, salah satunya adalah Bupati Cilacap," kata Budi.

Dia menjelaskan, terhadap para pihak, mereka tengah diperiksa secara intensif sebelum nantinya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta.

"Nantinya tentu tim akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan dibawa ke Gedung KPK Merah Putih," ujar Budi.

Soal barang bukti, Budi membenarkan, terdapat sejumlah uang dalam pecahan rupiah yang turut disita oleh tim KPK di lapangan. Namun jumlahnya, akan disampaikan lebih lanjut.

"Barang bukti yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini salah satunya adalah dalam bentuk uang tunai. Untuk jumlahnya, nanti kami akan update kembali," ungkap Budi.

Budi memastikan, saat ini KPK memiliki waktu 1x24 jam dalam menentukan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan.

"Karena ini kan pemeriksaan juga masih tetap berlangsung. Nanti kita update lagi," Budi menandasi.

Sumber : Liputan6.com