Usulan Gelar Pahlawan untuk Soeharto, Puan Minta Pemerintah Cermati Jejak Masa Lalu

04 November 2025, 14:47 WIB
Usulan Gelar Pahlawan untuk Soeharto, Puan Minta Pemerintah Cermati Jejak Masa Lalu
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mencermati jejak sejarah sosok yang diusulkan menjadi pahlawan nasional. Menurut Puan, penilaian terhadap calon penerima gelar harus mempertimbangkan seluruh aspek. Termasuk catatan sejarah dan dampak kepemimpinan tokoh tersebut.

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi polemik usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto. Puan meminta pemerintah untuk berhati-hati dan cermat dalam melakukan kajian sebelum memutuskan pemberian gelar tersebut.

"Pemberian gelar pahlawan kita hormati prosesnya. Namun karena ini penting, harus dicermati rekam jejaknya dari masa lalu sampai sekarang," kata Puan saat konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (4/11/2025).

Puan menekankan, penilaian terhadap calon penerima gelar harus mempertimbangkan seluruh aspek. Termasuk catatan sejarah dan dampak kepemimpinan tokoh tersebut.

"Ini juga penting, bagaimana kemudian apakah hal tersebut memang sudah waktunya dan sudah perlu diberikan. Namun ya hal itu tentu saja harus dikaji dengan baik dan cermat," lanjut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Untuk diketahui, wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto kembali mencuat setelah Kementerian Sosial menyebut nama Presiden ke-2 RI itu masuk dalam daftar tokoh yang diusulkan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan, pihaknya bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) telah membahas sejumlah nama calon Pahlawan Nasional tahun 2025, termasuk Soeharto.

Rencana ini memicu pro dan kontra di publik mengingat rekam jejak pemerintahan Soeharto yang diwarnai pembangunan ekonomi, namun juga pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi pada masa Orde Baru.

<p>Presiden Prabowo usai peresmian stasiun tanah abang, Selasa (4/11/2025).</p>

Reaksi Prabowo

Menteri ESDM yang juga Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (3/11/2025). Dalam kesempatan itu, dia menyampaikan bahwa pihaknya mengajukan Presiden ke-2 RI Soeharto menjadi pahlawan nasional.

"Kami juga tadi melaporkan kepada Bapak Presiden, selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar. Saya bilang Bapak Presiden, dengan penuh harapan, lewat mekanisme rapat DPP Partai Golkar, kami sudah mengajukan Pak Harto sebagai pahlawan nasional," tutur Bahlil.

Menurut Bahlil, Partai Golkar menilai bahwa Soeharto memiliki jasa besar dan luar biasa untuk Indonesia. Selain itu, dia juga merupakan salah satu pendiri partai berlambang beringin tersebut. Bahlil menyatakan, Soeharto sangat layak, dan pantas mendapatkan gelar pahlawan nasional. Pemerintah dinilai sudah waktunya menyematkan status tersebut.

"Menjadi presiden 30 tahun lebih. Waktu kedaulatan pangan, kedaulatan energi, ketika inflasi kita sekian ratus persen, Indonesia terkenal dengan Macan Asia di saat itu. Itu adalah tidak bisa terlepas dari jasa Pak Harto," jelas dia.

Bahlil menyebut, Prabowo menerima dengan baik aspirasi yang disampaikan Partai Golkar tentang gelar pahlawan nasional untuk Soeharto. Tidak ketinggalan, setiap mekanisme juga dilakukan termasuk lewat Kementerian Sosial (Kemensos).

"Bapak Presiden menerima aspirasi dari Golkar tentang permohonan Golkar agar Pak Harto, Presiden Soeharto menjadi pahlawan nasional. Bapak Presiden Prabowo mengatakan bahwa saya menerima dan akan mempertimbangkan. Sudah barang tentu itu lewat mekanisme internal, kan ada, ada mekanisme yang harus dilalui," ungkapnya.

"Kami sebagai partai sudah menyampaikan apa yang menjadi bagian permohonan kami untuk Pak Harto ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional," Bahlil menandaskan.

Prabowo Masih Pelajari Nama-Nama Calon Pahlawan

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menerima nama 40 tokoh yang diusulkan mendapat gelar Pahlawan Nasional. Menurut dia, Prabowo tengah mempelajari nama-nama yang diusulkan oleh Dewan Gelar dan Tanda Jasa.

"Nama Pahlawan kami sudah menerima secara resmi dari Kemensos, hasil dari Dewan Gelar dan Tanda Jasa. Sedang dipelajari oleh Bapak Presiden karena memang cukup banyak nama-nama yang diajukan," kata Prasetyo di ANTARA Heritage Center Jakarta Pusat, Kamis (30/10/2025).

Dia mengakui Presiden kedua RI Soeharto menjadi salah satu tokoh yang diusulkan mendapat gelar Pahlawan Nasional tahun ini. Namun, kata Prasetyo, Prabowo belum memutuskan siapa saja tokoh yang mendapat gelar Pahlawan Nasional.

"Jadi mohon waktu, nanti kalau sudah waktunya dan Bapak Presiden sudah mengambil keputusan, nanti akan kami umumkan," ujarnya.

"Termasuk (Soeharto) yang diusulkan," sambung Prasetyo.

Prasetyo menyebut tidak ada batasan yang mengatur jumlah tokoh yang mendapat gelar Pahlawan Nasional setiap tahunnya. Dia menyampaikan rencananya tokoh yang mendapat gelar Pahlawan Nasional akan diumumkan pada 10 November 2025, bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional.

"Ya, kita upayakan seperti itu (tanggal 10 November). Biasanya seperti itu," ucap Prasetyo

Daftar 40 Nama Calon Pahlawan Nasional

Sebelumnya, terdapat 40 nama yang diusulkan oleh Kementerian Sosial untuk memperoleh gelar pahlawan nasional, yakni aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur, Marsinah, Presiden RI ke-2 Soeharto (Jawa Tengah), Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Jawa Timur), Syaikhona Muhammad Kholil; Rais Aam PBNU KH Bisri Syansuri; KH Muhammad Yusuf Hasyim dari Tebuireng, Jombang; Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf (Sulawesi Selatan), dan Jenderal TNI Purn. Ali Sadikin (Jakarta).

Selanjutnya ada Syaikhona Muhammad Kholil (Jawa Timur), H.M. Sanusi (Jawa Timur), K.H Bisri Syansuri (Jawa Timur), H.B Jassin (Gorontalo), Sultan Muhammad Salahuddin (Nusa Tenggara Barat), Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja (Jawa Barat), H. Ali Sastroamidjojo (Jawa Timur), dr. Kariadi (Jawa Tengah), dan R.M. Bambang Soeprapto Dipokoesomo (Jawa Tengah).

Kemudian, Basoeki Probowinoto (Jawa Tengah), Raden Soeprapto (Jawa Tengah), Mochamad Moeffreni Moe'min (Jakarta), KH Sholeh Iskandar (Jawa Barat), Syekh Sulaiman Ar-Rasuli (Sumatera Barat), Zainal Abidin Syah (Maluku Utara), Gerrit Agustinus Siwabessy (Maluku), Chatib Sulaiman (Sumatera Barat), dan Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah).

Sumber : Liputan6.com