Krisis politik yang berkepanjangan di Myanmar kembali menjadi sorotan dalam agenda diplomatik ASEAN.

Dalam rangkaian ASEAN Ministerial Meeting (AMM) ke-58 yang akan digelar pada 8--11 Juli 2025, negara-negara anggota ASEAN dijadwalkan membahas perkembangan terbaru situasi di Myanmar, termasuk implementasi konsensus lima poin yang pernah disepakati.

Menurut pernyataan Direktur Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, Sidharto R. Suryodipuro, Malaysia akan menjadi pihak yang menyampaikan briefing resmi dalam forum tersebut. Malaysia saat ini menjabat sebagai pihak yang ditunjuk untuk memegang mandat utusan khusus ASEAN untuk Myanmar, menggantikan posisi Indonesia yang menjabat pada periode sebelumnya.

"Mengenai Myanmar, akan ada briefing dari Malaysia sebagai pihak yang menjalankan mandat special envoy. Ini sudah menjadi keputusan KTT, dan bagaimana nanti akan disikapi akan tergantung pembahasan dalam pertemuan," ujar Sidharto dalam konferensi pers di Kemlu RI pada Kamis (3/7/2025).

Sejak kudeta militer Myanmar pada Februari 2021, ASEAN menghadapi dilema besar: antara menjaga prinsip non-intervensi yang menjadi dasar organisasi dan tanggung jawab moral untuk merespons krisis kemanusiaan dan politik di salah satu anggotanya.

Meskipun ASEAN telah menyepakati Five-Point Consensus atau Lima Poin Konsensus (5PC) pada 2021, pelaksanaannya masih jauh dari harapan. Rezim militer Myanmar belum menunjukkan komitmen serius dalam mengakhiri kekerasan atau membuka ruang dialog dengan kelompok oposisi.

Indonesia yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua ASEAN pada 2023, mengambil langkah progresif dengan tidak mengundang perwakilan politik Myanmar dalam pertemuan tingkat tinggi, sebagai bentuk tekanan simbolik. Sikap ini sempat memicu reaksi keras dari Naypyidaw.