PKS Dorong DPR Bahas Tuntas Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut

Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS, Mulyanto, menyatakan keputusan Presiden Prabowo Subianto yang akan mengambil alih kasus sengketa 4 pulau di Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara sudah tepat.

Menurutnya, masalah ini tidak boleh dibiarkan terlalu lama karena menyangkut perkara yang sensitif yang bisa berdampak pada stabilitas sosial dan politik .

"Kalau langkah ini diambil Presiden maka masyarakat akan dengan tenang menunggu hasil keputusan sengketa pulau tersebut di rumah dalam pekan-pekan ini," kata Mulyanto pada wartawan, Senin (16/6/2025).

Dia mendorong Komisi II DPR RI, segera mengadakan rapat pembahasan tentang perubahan status administrasi 4 pulau ini.

Mulyanto berharap, DPR memanggil pihak-pihak yang bersengketa untuk berdialog secara komprehensif, terbuka dan kekeluargaan untuk mencari solusi terbaik dari kasus 4 pulau Aceh ini.

Karena persoalan 4 pulau Aceh, yang terkait dengan persoalan batas wilayah, adalah hal yang tidak dapat sepenuhnya diputuskan oleh pihak Pemerintah, tanpa keterlibatan dan pengawasan masyarakat.

Sangat Tepat Segera Dibahas

"Dalam keadaan mendesak seperti sekarang ini sangat layak kalau Komisi II DPR RI segera melaksanakan rapat dengar pendapat dengan pihak-pihak terkait soal kasus sengketa 4 pulau di Propinsi Aceh tersebut. Sehingga secara tepat waktu, hasilnya bisa segera disampaikan kepada Presiden," ungkapnya.

Menurut Mulyanto, dengan mempertimbangkan aspek historik, kondisi sosial-politik serta status Propinsi Aceh sebagai daerah Otonomi Khusus sejak tahun 2006, semestinya Pemerintah ekstra hati-hati dalam menetapkan 4 pulau di atas masuk dalam wilayah Propinsi Sumatera Utara.

Ketetapan tersebut telah menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu di masyarakat.

Prabowo Ambil Alih Penuh Polemik 4 Pulau Aceh-Sumut

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Dasco mengungkapkan DPR RI telah melakukan komunikasi dengan Presiden RI Prabowo Subianto terkait polemik pemindahan kepemilikan pulau Aceh ke Sumatra Utara (Sumut).

Dasco mengatakan dari hasil komunikasi itu, Presiden Prabowo memutuskan bakal mengambil alih penuh persoalan tersebut. Prabowo segera memutuskan langkah terbaik untuk menyelesaikan polemik 4 pulau Aceh tersebut.

"Hasil komunikasi DPR RI dengan Presiden RI bahwa Presiden mengambil alih persoalan batas pulau yang menjadi dinamika antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatra Utara," kata Dasco dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (14/6/2025).

Tak hanya itu, Ketua Harian Partai Gerindra ini menyatakan bila Presiden Prabowo menargetkan keputusan terkait pemindahan kepemilikan empat pulau tersebut rampung pekan depan.

"Dalam pekan depan akan diambil keputusan oleh Presiden tentang hal itu," katanya.

Prabowo Akan Pertimbangkan Aspek Historis dan Administrasi

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi memastikan Presiden Prabowo Subianto akan mempertimbangkan aspek historis dan aspirasi sejumlah pihak dalam menyelesaikan polemik pemindahan empat pulau di Aceh ke Sumatera Utara (Sumut). Hasan menyebut Prabowo akan mengambil alih polemik ini dan berjanji segera diselesaikan.

"Jadi tentu Presiden akan segera mengambil keputusan secepatnya dan dengan mempertimbangkan aspirasi-aspirasi maupun proses historis, proses administrasi yang sudah dijalankan selama ini. Jadi kita tunggu saja, secepatnya presiden akan mengambil keputusan," jelas Hasan di Kantor PCO Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025).'

Menurut dia, polemik 4 pulau tersebut bisa diselesaikan dengan cara yang baik dengan berdiskusi. Hanya saja, kata Hasan, karena ada aspirasi berbeda antara Aceh dan Sumut, maka Prabowo akan menyelesaikan polemik tersebut.

"Ini harusnya tidak sulit untuk diselesaikan, bisa diselesaikan dengan cara dingin, dengan kepala yang dingin, dengan cara yang baik-baik. Karena kita berdialog, kita berdiskusi sebagai sesama anak bangsa," katanya.