Pengungkapan terbaru yang diperoleh Fortune menunjukkan enam dari 22 anggota kabinet Presiden Donald Trump diketahui memiliki Bitcoin atau terpapar aset digital ini melalui investasi keuangan lainnya.

Dilansir dari Coinmarketcap, Jumat (14/3/2025), fakta ini menunjukkan bahwa mata uang kripto semakin diterima di kalangan politikus dan pejabat keuangan tingkat tinggi.

Dulu, Bitcoin dianggap sebagai aset spekulatif yang hanya diminati oleh komunitas kecil. Namun, seiring waktu, aset digital ini semakin mendapatkan kredibilitas dan menjadi bagian dari portofolio investasi yang lebih luas, termasuk di kalangan pejabat tinggi pemerintahan.

Meskipun identitas anggota kabinet yang memiliki Bitcoin tidak diungkapkan, keterlibatan mereka menunjukkan adanya pergeseran dalam cara pembuat kebijakan memandang mata uang kripto.

Fenomena ini tidak hanya terjadi dalam pemerintahan Trump. Di berbagai belahan dunia, semakin banyak politisi dan pejabat pemerintah yang secara terbuka menyatakan kepemilikan mereka atas Bitcoin dan aset digital lainnya.

Beberapa di antaranya melihat Bitcoin sebagai cara untuk melindungi nilai kekayaan dari inflasi, sementara yang lain tetap menganggapnya sebagai investasi berisiko tinggi dengan potensi keuntungan besar.

Sebelumnya, Bank sentral Korea Selatan, secara resmi mengumumkan mereka tidak akan memasukkan Bitcoin ke dalam cadangan devisa nasionalnya. Dalam pernyataan yang dirilis pada 16 Maret, bank tersebut menegaskan bahwa aset digital seperti Bitcoin tidak memenuhi kriteria yang dibutuhkan untuk menjadi bagian dari cadangan negara.

Keputusan ini muncul setelah Cha Gyu-geun dari Komite Perencanaan dan Keuangan Majelis Nasional mengajukan penyelidikan terkait kemungkinan memasukkan Bitcoin sebagai cadangan devisa.

Bank Korea menolak gagasan tersebut dengan alasan bahwa volatilitas Bitcoin yang ekstrem dapat memicu risiko besar terhadap stabilitas ekonomi.

Risiko Volatilitas dan Biaya Likuidasi

Bank Korea menyoroti Bitcoin sering mengalami fluktuasi harga yang tajam, yang dapat menyebabkan penurunan nilai yang signifikan dalam situasi pasar yang tidak stabil. Selain itu, proses likuidasi aset digital ini bisa menimbulkan biaya transaksi yang tinggi.

"Aset cadangan harus stabil dan dapat diandalkan dalam kondisi ekonomi apa pun. Bitcoin tidak memenuhi syarat tersebut karena volatilitasnya yang ekstrem," jelas Bank Korea dalam pernyataan resminya, dikutip dari Coinmarketcap, Selasa (18/3/2025).

Bank sentral Korea Selatan juga menegaskan kebijakan mereka sejalan dengan standar yang ditetapkan oleh Dana Moneter Internasional (IMF). IMF merekomendasikan bahwa aset cadangan harus likuid, mudah diperdagangkan, dan memiliki peringkat investasi yang stabil.

Bank Korea berpendapat bahwa Bitcoin gagal memenuhi kriteria ini karena tingkat volatilitas dan risiko yang tinggi, terutama dalam kondisi pasar yang bergejolak.

Berlawanan dengan Tren Global

Keputusan ini tampaknya bertolak belakang dengan arah kebijakan regulasi kripto yang mulai lebih fleksibel di Korea Selatan. Negara tersebut sedang merencanakan pelonggaran aturan terkait perdagangan mata uang kripto bagi institusi keuangan, setelah sebelumnya menerapkan larangan yang ketat.

Di tingkat global, beberapa negara mengambil pendekatan berbeda terhadap Bitcoin sebagai aset cadangan. Republik Ceko dan Brasil sedang mengevaluasi kemungkinan memasukkan aset digital dalam cadangan mereka.

Jepang, Swiss, dan Uni Eropa masih menganggap Bitcoin sebagai aset berisiko tinggi, tetapi tetap membuka ruang bagi penggunaannya di sektor keuangan.

Sementara itu, Amerika Serikat telah mengambil langkah yang berbeda dengan membentuk Cadangan Bitcoin Strategis, yang berisi aset digital yang disita oleh pemerintah federal melalui perintah eksekutif pada bulan Maret.

Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan pandangan di antara berbagai negara mengenai peran Bitcoin dalam sistem keuangan nasional mereka.