Ketua DEN: Presiden Prabowo Bakal Resmikan GovTech

Presiden Prabowo Subianto bakal meluncurkan Government Technology (GovTech), sistem yang menyatukan aplikasi di kementerian dan lembaga pada 17 Agustus 2025.

"Kita laporkan 17 Agustus ingin resmikan, launching program government technology satukan app di kementerian dan lembaga. Akan terjadi efisiensi, pengurangan korupsi," ujar Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan dikutip dari Youtube Sekretariat Kabinet, Rabu (19/3/2025).

Luhut mengatakan, Presiden juga segera perintahkan untuk semua penduduk Indonesia punya rekening bank atau bank account. Hal ini untuk penyaluran bantuan sosial langsung.

"Karena memang Januari akan mulai ngetes govtech sesuai bantuan sosial langsung, hitung berapa besar kita hemat. Hemat Rp 100 triliun, terus bertahap, angka-angkanya diberitahukan kemudian. Studi integrasi sudah dilakukan," ujar dia.

Luhut menuturkan, Presiden Prabowo Subianto akan temui anak muda Indonesia berjumlah 300 orang yang menyiapkan GovTech. "185 guru dari seluruh Indonesia bertemu Presiden. Lagi diatur Seskab. Presiden akan berikan arahan dan apresiasi," kata Luhut.

Banyak Investor Mau Masuk Industri Padat Karya, Prabowo Minta Izin Disederhanakan

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, saat ini terdapat sejumlah investor yang akan masuk ke industri padat karya terutama sektor tekstil dan produk tekstil. Untuk menfasilitas hal tersebut, pemerintah akan perbaikan dan mempermudah perizinan.

Hal ini dilakukan karena sektor padat karya ini memiliki kontribusi terhadap ekonomi Indonesia cukup besar. "Ekspor lebih dari USD 2 miliar dengan tenaga kerja hampir 4 juta orang. Ini memerlukan perbaikan terutama terkait perizinan," kata dia dalam konferensi pers di Istana Presiden, Rabu, 19 Maret 2025.

Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut usai Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama para menteri dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

Airlangga menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan terkait dengan ketersediaan bahan baku dan supply chain untuk dipermudah dan disederhanakan. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan respons terhadap barang-barang terkait tindakan anti dumping.

Soroti Impor Ilegal

Untuk itu, pemerintah akan membentuk satgas untuk menjalankan deregulasi dan debirokratisasi maupun permudahan izin untuk pengembangan industri termasuk terkait dengan Amdal.

Selain itu, Airlangga melanjutkan, Presiden Prabowo juga meminta agar industri padat karya ini dibuatkan Proyek Strategis Nasional (PSN) sehingga investasi bisa cepat masuk.

Dalam rapat tersebut, Presiden juga menyoroti soal impor tekstil ilegal dan ketersediaan bahan baku.

Kemudian, pemerintah juga merespons terhadap tindakan anti dumping demi memastikan produk tekstil Indonesia tetap kompetitif di pasar internasional.

"Ditambah lagi tentu barang-barang ini adalah barang-barang yang kompetitif. Nah kompetitif terhadap pesaing kita, baik di Thailand, di Vietnam, maupun yang terakhir, yang menikmati besar itu Bangladesh," kata Airlangga.

Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Deregulasi Kemudahan Perizinan

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Hadir dalam rapat tersebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu, anggota DEN Chatib Basri dan Arief Anshory Yusuf.

Dalam rapat ini, Presiden Prabowo Subianto meminta agar perizinan sektor tekstil dapat disederhanakan dan dipermudah. Hal ini karena ada sejumlah investor yang ingin menanamkan modalnya di sektor padat karya terutama pakaian jadi dan tekstil.

"Ini memerlukan perbaikan terutama terkait perizinan karena masih ada investor yang ingin masuk di sektor tekstil dan produk tekstil ini," kata Airlangga Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, di Istana Kepresidenan, Rabu, 19 Maret 2025.

Airlangga menjelaskan bahwa kontribusi produk apparel terdiri dari pakaian jadi dan tekstil telah mendongkrak perekonomian Indonesia dengan nilai ekspor lebih dari 2 miliar dolar AS per tahun dan menyerap tenaga kerja hampir 4 juta orang.

Oleh karenanya, pemerintah menilai perizinan di sektor tekstil perlu diregulasi melalui dibentuknya satgas percepatan untuk deregulasi kemudahan perizinan.

"Kita harus melakukan terus deregulasi dan debirokratisasi maupun permudahan izin untuk pengembangan termasuk terkait dengan amdal. Sehingga tentu ini akan ditangani dan pemerintah tentu akan membentuk semacam satgas," kata Airlangga.

Dalam rapat tersebut, Presiden juga menyoroti soal impor tekstil ilegal dan ketersediaan bahan baku.

Kemudian, pemerintah juga merespons terhadap tindakan anti dumping demi memastikan produk tekstil Indonesia tetap kompetitif di pasar internasional.

"Ditambah lagi tentu barang-barang ini adalah barang-barang yang kompetitif. Nah kompetitif terhadap pesaing kita, baik di Thailand, di Vietnam, maupun yang terakhir, yang menikmati besar itu Bangladesh," kata Airlangga.