AHY: Proyek Giant Seawall Harus Terwujud untuk Lindungi Pesisir dari Banjir

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan, proyek tanggul laut raksasa yang membentang pesisir jawa bagian utara atau sering disebut dengan Giant Seawall harus diwujudkan. Langkah pembangunan Giant Sea Wall ini sebagai upaya perlindungan kawasan pesisir dari banjir.

"Ke depan, proyek tanggul laut raksasa atau Giant Seawall harus diwujudkan sebagai bagian dari upaya perlindungan kawasan pesisir," ujar AHY dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (8/3/2025).

Menurut AHY, krisis iklim dan cuaca ekstrem semakin sering terjadi, termasuk di wilayah pantai utara. Hal ini merupakan dampak perubahan iklim yang seharusnya bisa dicegah. Ia menekankan bahwa faktor perubahan iklim ini harus menjadi perhatian serius dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan infrastruktur yang lebih adaptif.

Pemerintah berkomitmen untuk mengawal proses pemulihan dan memastikan langkah-langkah mitigasi jangka panjang dapat segera terealisasi demi melindungi masyarakat dari dampak banjir di masa mendatang.

Dengan koordinasi yang kuat dan aksi nyata di lapangan, diharapkan penanganan banjir dapat lebih efektif dan berkelanjutan.

MasukProyek Strategis Nasional (PSN)

Berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 mengenai Narasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, Proyek Giant Seawall Pantai Utara Jawa masuk dalam Daftar Indikasi Proyek Strategis Nasional 2025-2029.

Adapun dalam daftar tersebut untuk lokasinya direncanakan meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten dan Jawa Tengah.

Proyek Strategis Nasional dapat diprakarsai/diusulkan dan dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara maupun badan usaha swasta.

Proyek-proyek yang diusulkan dan dilaksanakan selain oleh pemerintah pusat merupakan bentuk kontribusi pemda, BUMN dan badan usaha swasta pada pencapaian sasaran-sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang memerlukan dukungan dari pemerintah.

Perencanaan dan pelaksanaan serta pengendalian PSN merupakan bagian integral dari proses perencanaan pembangunan nasional.

PSN ditetapkan setiap tahunnya sesuai dengan kerangka waktu pelaksanaan prioritas pembangunan dan kesiapan proyek termasuk ketersediaan pendanaan serta berdasarkan persetujuan Presiden. Penetapan PSN dilaksanakan melalui mekanisme rencana kerja pemerintah.

Dedi Mulyadi Kumpulkan 4 Kepala Daerah, Cari Solusi Penanganan Banjir

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengumpulkan empat kepala daerah, yaitu Wali Kota Bekasi, Bupati Bekasi, Wali Kota Depok dan Bupati Bogor, untuk membahas solusi penanganan banjir dan progres di masing-masing daerah.

"Kita lakukan bersama sesuai dengan daerah masing-masing, apa permasalahannya dipaparkan satu-satu untuk langkah solusinya," ujar Dedi Mulyadi, Jumat (7/3/2025).

Dedi menyebut penanganan banjir di empat daerah terdampak banjir tersebut membutuhkan biaya operasional kurang lebih Rp500 miliar. Anggaran tersebut nantinya akan menjadi urunan keempat pemerintah daerah.

Selain itu, operasi modifikasi cuaca juga termasuk dalam langkah penanganan yang akan diambil, mengingat curah hujan tinggi diprediksi masih terus terjadi pada 11-20 Maret mendatang. Untuk pengerjaan, rencananya akan dimulai Senin pekan depan.

"Jika dilihat seperti ini suasana akan kondusif dan akan mengurangi dampak banjir lagi, serta ditambah dengan modifikasi cuaca," paparnya.

Pada rapat koordinasi para kepala daerah tersebut, dijelaskan jika problem utama banjir berasal dari pertemuan Sungai Cilengsi, Kali Cikeas, dan Kali Bekasi yang berujung di Bojong Kulur, Bogor.

Selain penanganan dari hulu, akan dilakukan juga pelebaran sungai di daerah yang dialiri air dari pertemuan sungai tersebut, terutama Kota Bekasi yang terdampak paling parah. Juga ada pembangunan bendung baru menggunakan dana Pengelola Jaringan Tirta (PJT).

Pembangunan Rumah Panggung

Dedi Mulyadi juga memberikan solusi untuk pembangunan rumah panggung, terutama bagi warga yang rutin terdampak banjir, seperti Perumahan Pondok Gede Permai (PGP) Jatiasih. Selain lebih aman, pembangunan rumah panggung juga menjadikan permukiman lebih tertata rapi.

"Yang paling utama rumah panggung itu untuk di daerah bantaran sungai, kemudian di daerah yang sering banjir, itu juga membebaskan dari serangan binatang berbahaya," jelasnya.

Menurutnya, pemerintah provinsi menyiapkan anggaran sebesar Rp40 miliar untuk pembangunan 1.000 unit rumah panggung. Sedangkan untuk pelaksanaan teknisnya akan diserahkan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.

"Kita ingin bersama-sama merancang gambarnya, agar rumah itu menjadi rumah yang menarik, bukan rumah yang berantakan. Rumah yang tertata, yang memiliki desain arsitektur, yang memikat orang melihat dan nyaman bagi yang meninggalinya," kata Dedi Mulyadi.

Opsi Relokasi untuk Warga Terdampak

Sebelumnya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan solusi untuk masalah banjir yang sudah menahun ini memerlukan koordinasi dari seluruh stakeholder. Harus ada penanganan utuh dan menyeluruh dari hulu ke hilir, sehingga problem banjir bisa dituntaskan.

"Tadi saya sudah sampaikan, kalau boleh diundang semua pihak terkait, gubernur, wali kota, bupati, kemudian dipelajari karena kan masalah ini sudah berulang. Jadi penyelesaian secara sistem, secara utuh dari hulu ke hilir. Jadi kita jangan terus-terus menyelesaikan hilirnya, kan di hulu akar masalahnya, diselesaikan," ujar Maruarar.

Selain itu, Ara juga meminta pemerintah daerah untuk mengupayakan relokasi dengan melakukan pendekatan humanis kepada warga terdampak. Hal ini juga dianggap sebagai salah satu penanganan yang baik, mengingat Perumahan PGP menjadi wilayah langganan banjir terparah setiap tahun.

"Kan memindahkan bukan hanya tempat tinggal, tetapi kehidupan, sekolahnya, pasarnya, tempat ibadahnya, pindah semua. Saya rasa masyarakat di sini, mungkin satu dua hari lagi, boleh Bapak Kepala BNPB bersama Bapak Wali Kota, ditanya baik-baik ya. Saya juga tadi sudah berbincang dengan Bapak Wali Kota, ada di Pasar Bintara tanahnya, punya kota, nanti kalau cocok itu bagaimana caranya kita bangunkan, supaya ada solusi," tandasnya.