Danantara merupakan lembaga investasi yang dibentuk untuk mengelola keuntungan BUMN agar dapat diinvestasikan ke berbagai sektor strategis. Presiden Prabowo Subianto menyebut bahwa konsep ini terinspirasi dari model sovereign wealth fund seperti Temasek Holdings di Singapura dan Khazanah Nasional di Malaysia.

Prabowo menjelaskan bahwa selama ini, laba BUMN sebagian besar disetorkan ke APBN. Dengan adanya Danantara, dana tersebut akan dialokasikan kembali untuk investasi, yang bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Danantara yang diluncurkan pada 24 Februari, akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara ke dalam proyek-proyek berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor.

Pembentukan Danantara juga disebut-sebut sebagai realisasi gagasan lama Sumitro Djojohadikusumo, ayah Prabowo, yang mengusulkan lembaga pengelola laba BUMN sejak era 1980-an. Namun, konsep ini baru bisa diwujudkan sekarang melalui revisi UU BUMN.

Dalam revisi UU BUMN terbaru, disebutkan bahwa Danantara tidak berada di bawah audit BPK maupun KPK. Pemeriksaan keuangan tahunan hanya dilakukan oleh akuntan publik. Selain itu, BPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hanya dapat melakukan audit jika ada permintaan dari DPR atau jika terdapat keperluan tertentu.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan bahwa mekanisme pengawasan seperti ini dapat membuka celah penyalahgunaan dana. Implikasi potensi korupsi di BUMN yang tergabung di Danantara akan meningkat.

Salah satu kekhawatiran terbesar dari ketidakmampuan BPK dan KPK mengaudit Danantara adalah melemahnya pengawasan terhadap dana BUMN. Menurut data ICW, sejak 2016 hingga 2021, sudah terdapat 119 kasus korupsi yang melibatkan BUMN dengan nilai kerugian mencapai lebih dari Rp40 triliun.

Tanpa pengawasan langsung dari lembaga negara, risiko penyimpangan bisa semakin besar.

Selain itu, kekhawatiran publik semakin meningkat setelah muncul ajakan menarik dana dari bank BUMN. Di media sosial, warganet ramai membahas kemungkinan risiko yang ditimbulkan oleh sistem audit Danantara.

Meskipun tidak diaudit oleh BPK dan KPK, Danantara tetap memiliki mekanisme audit internal. Salah satu cara yang disarankan pengamat adalah memperkuat peran komisaris dan komite audit.

Langkah pertama adalah menunjuk komisaris yang profesional, kompeten, dan tidak memiliki relasi politik.

Selain itu, Danantara juga akan diawasi oleh mantan presiden dan organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah. Prabowo menegaskan bahwa ini adalah bentuk pengawasan independen untuk memastikan pengelolaan yang transparan.

Namun, langkah ini juga menuai kritik dari ICW. Mereka menilai bahwa pengawasan yang melibatkan mantan presiden berpotensi mengganggu profesionalisme tata kelola perusahaan negara.

Pengamat ekonomi menilai bahwa kunci keberhasilan Danantara terletak pada transparansi dan akuntabilitasnya. Publikasi laporan keuangan secara terbuka adalah langkah penting untuk membangun kepercayaan.

Investor asing juga akan lebih percaya berinvestasi jika Danantara memiliki sistem pengelolaan yang profesional. Transparansi yang tinggi akan menarik investasi, meningkatkan kepercayaan publik, dan memastikan penggunaan dana negara yang efisien.

Sebagai langkah awal, publik mengharapkan adanya regulasi tambahan yang memastikan mekanisme pengawasan berjalan optimal.

1. Apakah Danantara merupakan lembaga pemerintah?

Tidak. Danantara adalah badan investasi yang berdiri di bawah revisi UU BUMN, dengan model serupa sovereign wealth fund.

2. Mengapa BPK dan KPK tidak bisa mengaudit Danantara?

Pasalnya dalam UU BUMN yang baru, Danantara hanya diaudit oleh akuntan publik. Audit oleh BPK hanya bisa dilakukan jika diminta oleh DPR.

3. Apa saja risiko yang muncul jika Danantara tidak diawasi BPK dan KPK?

Risiko utama adalah kurangnya transparansi dan meningkatnya peluang penyimpangan keuangan di dalam tubuh BUMN.

4. Bagaimana cara memastikan Danantara tetap transparan?

Pemerintah harus memperkuat pengawasan internal, memastikan laporan keuangan dipublikasikan secara terbuka, dan meningkatkan profesionalisme dalam manajemen investasi.