Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah yang berasal dari partainya untuk tidak mengikuti retret kepemimpinan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, pada 21--28 Februari 2025.

Surat instruksi bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Megawati itu juga meminta para kepala daerah yang telanjur dalam perjalanan ke Magelang agar segera berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.

Perintah tegas Megawati ini menyusul penahanan terhadap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap Harun Masiku, Kamis, 20 Februari 2025. Penetapan Hasto sebagai tersangka yang kemudian dilanjutkan ke tahap penahanan, dinilai sebagai kriminalisasi mencolok.

"Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," ujar Megawati Soekarnoputri dalam surat instruksi.

"Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call," sambung Megawati.

Keputusan Megawati ini mengundang banyak respons, terutama karena retret dihadiri oleh ratusan kepala daerah dari berbagai partai politik.

Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, melihat ada dua dampak potensial yang bisa muncul dari situasi ini. Pertama, ia menilai ada dampak positif dari pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK.

"Pertama, dampak positifnya adalah kepercayaan investor terhadap pemberantasan korupsi akan naik," kata Nailul Huda kepada Liputan6.com, Jumat, 21 Februari 2025.

Menurut Huda, penetapan tersangka dan penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memperlihatkan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi yang selama ini menjadi hambatan utama bagi perekonomian Indonesia.

"Korupsi ini menjadi penghalang perekonomian kita. Komitmen KPK menangkap Hasto bisa dipandang sebagai langkah positif memerangi korupsi," ujar Huda.

Di sisi lain, Huda juga menyoroti dampak negatif yang timbul akibat kegaduhan politik dari kasus ini. Instruksi Megawati yang menuntut kesetiaan para kepala daerah PDIP dan situasi yang penuh ketegangan dapat mempersulit implementasi kebijakan pusat di tingkat daerah.

"Dampak kedua, dari sudut pandang kegaduhan politik yang ditimbulkan sampai ada boikot retret," kata Nailul.

Kebijakan pusat yang diharapkan bisa diterapkan di daerah, kata Huda, mungkin akan terkendala oleh pengaruh instruksi dari Megawati.

Kegaduhan politik ini, lanjut Huda, bisa menciptakan ketidakpastian yang mengganggu iklim investasi di Indonesia. Ketidakstabilan politik dan kegaduhan dalam pemerintahan daerah bisa memperburuk citra Indonesia sebagai tujuan investasi yang stabil dan aman.

"Artinya, bisa jadi kebijakan pusat akan sulit diimplementasikan di tingkat daerah karena akan tergantung dari arahan ketum parpol PDIP. Kegaduhan ini dapat membuat investor akan mikir dua kali untuk investasi di Indonesia," ucap Huda.

Baca juga KPK Fokus Usut Hasto, PDIP Jangan Hambat Retreat Sinergitas Pemerintahan Pusat dan Daerah