Anggaran Ketahanan Pangan Sentuh Rp 144,6 Triliun pada 2025, Buat Apa Saja?

Pemerintah Indonesia telah menyiapkan anggaran Rp 144,6 triliun untuk memastikan ketahanan pangan nasional di tengah potensi gejolak pangan global pada 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan anggaran ini akan digunakan untuk berbagai strategi guna mengatasi tantangan ketahanan pangan dan mendukung produktivitas sektor pertanian tanah air. Hal itu disampaikan Airlangga dalam konferensi pers Hasil High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat, di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

"Anggaran ketahanan pangan tahun 2025 untuk melindungi gejolak pangan dunia. Pemerintah mengalokasikan Rp144,6 triliun," kata Airlangga.

Beberapa langkah utama yang akan diterapkan termasuk diversifikasi pangan, menjaga stabilitas harga pangan, serta peningkatan produktivitas petani Indonesia.

"Yang akan dilakukan dengan berbagai strategi, yaitu diversifikasi pangan, stabilitas harga, dan peningkatan produktivitas petani," ujar dia.

Dukungan dari APBN untuk Ketahanan Pangan Airlangga menambahkan bahwa dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak hanya terbatas pada subsidi langsung, tetapi juga mencakup alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor pertanian, seperti jaringan irigasi dan pembangunan jalan pertanian.

Tak kalah penting, pemerintah juga akan memperkuat aspek non-fisik, seperti peningkatan kualitas pengajaran melalui pengarangan pangan bestari serta memperkuat pelayanan penyuluh pertanian dan puskeswan (Pusat Kesehatan Hewan).

"Kemudian dukungan APBN untuk ketahanan pangan juga diberikan melalui TKD dana lokasi khusus seperti pembangunan jaringan irigasi, pembangunan jalan pertanian maupun non-fisik seperti pengarangan pangan bestari, kemudian pelayanan penyuluh pertanian dan puskeswan," jelasnya.

Program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dilanjutkan pada 2025

Di samping itu, program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang sukses dijalankan pada tahun-tahun sebelumnya akan terus diperkuat.

Tujuannya adalah untuk menjaga inflasi pangan tetap terkendali, memastikan pasokan pangan yang stabil, dan mempertahankan daya beli masyarakat, sambil mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

"Di lain sisi gerakan nasional pengendalian inflasi pangan akan terus dilanjutkan di tahun 2025 untuk mendukung ketahanan pangan dan selain itu agar momentum pertumbuhan terus dijaga," ujar dia.

Menurut dia, dengan berbagai upaya tersebut, pemerintah berharap dapat melindungi sektor pangan Indonesia dari dampak fluktuasi harga pangan global yang dapat memengaruhi ketahanan pangan domestik. Fokus pada penguatan ketahanan pangan diharapkan tidak hanya memberikan kestabilan dalam negeri tetapi juga mendorong kesejahteraan bagi petani dan masyarakat luas.

Bos Bulog: Keterbukaan Informasi Bisa Dukung Ketahanan Pangan

Sebelumnya, Perum Bulog berhasil mencatatkan prestasi tertinggi dalam keterbukaan informasi publik dengan meraih Kualifikasi Informatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP). Pengakuan ini diberikan dalam acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024.

Penghargaan bergengsi ini menjadi bukti nyata komitmen Perum Bulog dalam memastikan transparansi dan aksesibilitas informasi kepada masyarakat.

Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono mengatakan, penghargaan ini merupakan bukti bahwa Perum Bulog selalu berkomitmen pada prinsip transparansi dan akuntabilitas di setiap aspek operasional.

"Kami percaya, keterbukaan informasi adalah kunci membangun kepercayaan publik dan mendukung program ketahanan pangan yang berkelanjutan," ujar Wahyu dalam keterangan tertulis, Kamis (19/12/2024).

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024, yang digagas oleh Komisi Informasi Pusat, bertujuan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Proses penilaian dilakukan berdasarkan sejumlah kriteria, seperti ketersediaan informasi, responsivitas terhadap permintaan informasi, dan inovasi dalam pelayanan informasi publik.

Jumlah Meningkat

Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yoesgiantoro, mencatat bahwa peningkatan jumlah badan publik yang masuk kategori "Informatif" pada tahun ini. Pada 2023, terdapat 139 badan publik informatif, sementara pada 2024 jumlahnya meningkat menjadi 162 badan publik.

"Data ini diperoleh melalui hasil monitoring dan evaluasi terhadap 363 badan publik yang terbagi dalam tujuh kategori, yakni kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, badan usaha milik negara (BUMN), pemerintah provinsi, perguruan tinggi negeri (PTN), dan partai politik," jelas Donny.

Informasi Akurat

Dalam kesempatan terpisah, Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, menyampaikan apresiasinya atas peningkatan signifikan keterbukaan informasi di lingkungan BUMN.

"Selama lima tahun terakhir, jumlah BUMN yang meraih kategori informatif meningkat dari hanya 1 BUMN menjadi 36 BUMN pada tahun ini. Hal ini menunjukkan komitmen kuat BUMN terhadap transparansi informasi publik," ujar Arya dalam Workshop Komunikasi BUMN 2025.

Sebagai badan publik di bawah naungan Kementerian BUMN yang bergerak di sektor pangan, Perum Bulog terus berupaya menyajikan informasi yang akurat, cepat, dan mudah diakses masyarakat.

Dengan penghargaan ini, Perum Bulog semakin bersemangat untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik dan menjalin komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat luas.