China Resmikan Pangkalan Udara Bersama di Laos meski Belum Rampung

16 October 2026, 08:00 WIB
China Resmikan Pangkalan Udara Bersama di Laos meski Belum Rampung

Pangkalan udara baru China di Laos masih dalam tahap pembangunan meskipun telah diresmikan pada September lalu. Citra satelit menunjukkan bahwa pekerjaan konstruksi masih berlangsung di sejumlah bagian fasilitas tersebut.

Fasilitas yang dikelola bersama Laos ini menjadi fasilitas militer pertama China di luar negeri yang berfokus pada kekuatan udara. Proyek tersebut juga menjadi bagian dari upaya Beijing memperluas jangkauan kekuatan militernya ke luar wilayah China.

Upaya itu sebelumnya mencakup pembangunan pangkalan militer di Djibouti, pengembangan fasilitas angkatan laut Ream di Kamboja, serta perluasan pulau-pulau yang disertai pembangunan fasilitas militer secara besar-besaran di Laut China Selatan. Beijing terus menambah armada kapal induknya.

Laos merupakan salah satu negara termiskin di Asia Tenggara, dengan penduduk sekitar delapan juta jiwa dan wilayah yang tidak memiliki akses langsung ke laut.

Perhatian terhadap fasilitas baru itu bukan terutama karena kemampuan militernya saat ini, melainkan karena potensi pengembangannya pada masa mendatang.

Jadi Perhatian Vietnam

Pangkalan udara Ban Keun terletak sekitar 50 kilometer di sebelah utara Vientiane, ibu kota Laos, dan perbatasan Thailand.

Direktur Asia Maritime Transparency Initiative di Center for Strategic and International Studies (CSIS) Greg Poling menilai keberadaan fasilitas tersebut belum akan mengubah keseimbangan kekuatan militer di kawasan secara signifikan.

Seperti pangkalan angkatan laut Ream di Kamboja, fasilitas Ban Keun dinilai tidak banyak menambah kemampuan China untuk mengerahkan kekuatan militernya menuju Selat Malaka dibandingkan dengan kemampuan yang sudah dimiliki Beijing saat ini.

Namun, menurut Poling, potensi perluasan pangkalan tersebut hampir pasti menjadi perhatian Vietnam, yang memiliki sengketa klaim wilayah dengan China di Laut China Selatan.

Ia menduga pembangunan fasilitas di Laos merupakan kesempatan yang dimanfaatkan Beijing untuk memperluas kehadiran militernya, seperti halnya pengembangan pangkalan angkatan laut Ream di Kamboja.

Pangkalan Ream direnovasi menggunakan dana China dan kini menjadi lokasi pusat pelatihan bersama militer China dan Kamboja.

"Strategi China dalam membangun pangkalan militer di luar negeri saat ini tampaknya lebih menyerupai permainan roulette daripada poker," kata Poling.

"China memasang taruhan kecil di berbagai tempat dan sesekali taruhan itu membuahkan hasil."

Landasan Pacu Bisa Diperpanjang untuk Pesawat Pengebom

Berdasarkan analisis Associated Press (AP) terhadap citra satelit yang diambil sekitar dua pekan sebelum laporan tersebut disusun, pangkalan udara Ban Keun memiliki landasan pacu sepanjang sekitar 2.000 meter.

Fasilitas itu dilengkapi jalur pergerakan pesawat yang sejajar dengan landasan pacu serta area parkir yang dapat menampung sekitar 24 pesawat.

Landasan yang tersedia saat ini sudah cukup panjang untuk digunakan pesawat tempur.

Citra satelit menunjukkan masih tersedia ruang untuk memperpanjang landasan pacu sedikitnya 1.000 meter. Jika perluasan tersebut dilakukan, fasilitas itu berpotensi digunakan oleh pesawat berukuran lebih besar, termasuk pesawat pengebom.

Ketika mengumumkan peresmian fasilitas tersebut pada September, Kementerian Pertahanan China menyatakan bahwa Pusat Dukungan dan Pelatihan Bersama China-Laos serta Akademi Penerbangan Persahabatan China-Laos di Ban Keun bertujuan membantu Laos meningkatkan pelatihan pilot angkatan udaranya.

Beijing menegaskan bahwa kedua fasilitas tersebut tidak ditujukan untuk menghadapi negara mana pun.

Kementerian Luar Negeri China tidak menjawab pertanyaan AP mengenai kemungkinan penempatan pesawat dan personel militer secara permanen di fasilitas tersebut.

Namun, dalam tanggapan tertulis, kementerian itu menyatakan bahwa pusat pelatihan dan akademi penerbangan tersebut dibangun melalui kerja sama kedua negara berdasarkan prinsip saling menghormati dan konsultasi yang setara.

"Fasilitas tersebut sesuai dengan hukum nasional kedua negara, hukum internasional yang relevan, serta praktik internasional, dan mendukung perdamaian serta stabilitas kawasan," demikian pernyataan kementerian tersebut.

Surat kabar pemerintah China, Global Times, mengutip seorang pakar yang menyatakan bahwa tidak akan ada kesatuan pasukan China yang ditempatkan secara mandiri di fasilitas tersebut. China disebut tidak akan memiliki hak eksklusif untuk menggunakannya.

Sementara itu, pemerintah Laos tidak menanggapi sejumlah permintaan komentar mengenai mekanisme pengelolaan bersama pangkalan tersebut maupun rencana penggunaannya.

Untuk saat ini, negara-negara tetangga Laos diyakini masih menerima penjelasan resmi Beijing. Meski demikian, mereka terus mengamati perkembangan fasilitas tersebut untuk mengetahui bagaimana pangkalan itu akan digunakan dan dikembangkan.

Vietnam Waspadai Kemungkinan Penempatan Militer China

Seorang pejabat Vietnam yang mengetahui pembahasan internal pemerintah mengatakan Hanoi saat ini tidak memandang fasilitas militer China di Laos sebagai sarana utama untuk menjalankan operasi tempur.

"Vietnam memandang program militer China ini terutama sebagai pusat pelatihan yang berfokus pada pelatihan dan bantuan kemanusiaan," ungkap pejabat tersebut.

"Namun, Vietnam juga meyakini bahwa keputusan China membangun program militer di lokasi ini bertujuan memperkuat pengaruhnya di Laos," lanjutnya.

Pejabat itu meminta identitasnya dirahasiakan karena tidak memiliki kewenangan untuk berbicara kepada media.

Menurut dia, kekhawatiran Vietnam dapat meningkat apabila China mulai menempatkan pasukan militernya di Laos.

"Penempatan pasukan militer China di Laos tentu akan menambah tekanan militer terhadap Vietnam sampai tingkat tertentu," ujarnya.

Kementerian Luar Negeri Vietnam dan Kementerian Informasi Kamboja tidak menanggapi permintaan komentar mengenai persoalan tersebut.

Sementara itu, pemerintah Myanmar yang dikuasai militer belum mengeluarkan pernyataan. Myanmar berbatasan dengan Laos di sebelah barat laut dan masih dilanda perang saudara yang menelan banyak korban jiwa.

Lembaga kajian Institute for the Study of War menilai pangkalan Ban Keun saat ini belum dilengkapi fasilitas yang memadai untuk mendukung operasi tempur besar Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA), sebagaimana kemampuan yang dimiliki sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat (AS) di luar negeri.

Namun, lembaga tersebut menekankan bahwa lokasi Ban Keun saja sudah menjadikannya tambahan yang penting bagi jaringan fasilitas militer China.

"Pangkalan tersebut akan memberikan PLA jalur alternatif untuk mencapai wilayah sengketa di Laut China Selatan serta jalur penerbangan strategis di sekitar Vietnam," demikian analisis tertulis lembaga tersebut.

Thailand Tidak Anggap Pangkalan China sebagai Ancaman

Thailand, yang berbatasan dengan Laos, menyatakan tidak menganggap pembangunan pangkalan udara China di dekat perbatasannya sebagai ancaman terhadap keamanan nasional.

Thailand merupakan sekutu AS berdasarkan perjanjian pertahanan, tetapi secara rutin menggelar latihan militer bersama China.

Juru bicara Kementerian Pertahanan Thailand, Laksamana Muda Surasant Kongsiri, mengatakan Bangkok menghormati hak Laos untuk menjalin kerja sama dengan negara lain.

"Laos memiliki kebebasan yang sah untuk memilih dan menyetujui perjanjian dengan negara mitra berdasarkan hak kedaulatannya sendiri, selama sesuai dengan hukum dan norma internasional," kata Surasant kepada AP.

Meski demikian, Thailand akan tetap mengawasi perkembangan pangkalan tersebut sebagai bagian dari penilaian keamanan nasional.

"Thailand akan terus memantau perkembangan terkait sebagai bagian dari penilaian keamanan rutin kami. Sikap yang sama berlaku terhadap Pangkalan Angkatan Laut Ream," ujarnya.

Pangkalan di Laos Bisa Persulit Strategi Militer AS

Dalam konteks yang lebih luas, keberadaan pangkalan udara China di Laos berpotensi mempersulit strategi AS untuk mempertahankan Taiwan jika Beijing memutuskan menggunakan kekuatan militer untuk menguasai pulau tersebut.

Taiwan memiliki pemerintahan demokratis sendiri, tetapi China mengklaimnya sebagai bagian dari wilayahnya. Presiden China Xi Jinping tidak mengesampingkan kemungkinan penggunaan kekuatan militer untuk mengambil alih Taiwan.

Analis pertahanan yang berbasis di Singapura dari International Institute for Strategic Studies (IISS), Evan Laksmana, mengatakan pangkalan di Laos memang terletak jauh lebih jauh dari Taiwan dibandingkan pangkalan-pangkalan udara China yang lebih besar di wilayah daratannya.

Meski demikian, fasilitas di Laos dapat menjadi tempat pendaratan alternatif bagi pesawat militer yang mengalami kerusakan sekaligus lokasi untuk melakukan perbaikan.

Menurut Laksmana, pasokan logistik menuju pangkalan itu juga dapat terbantu oleh jalur kereta api baru yang menghubungkan Provinsi Yunnan di China dengan Vientiane.

Jalur kereta tersebut merupakan salah satu proyek utama dalam inisiatif pembangunan infrastruktur Belt and Road yang digagas Xi Jinping.

Keberadaan fasilitas militer bersama di Laos dapat menambah kerumitan bagi AS dalam menentukan langkah militernya apabila terjadi konflik terkait Taiwan.

"Hal ini mempersulit pertimbangan yang harus dibuat AS," ujar Laksmana. "Apakah ini berarti AS harus menyerang fasilitas bersama yang berada di Asia Tenggara?"

Laos sendiri merupakan salah satu negara termiskin di Asia Tenggara dan memiliki utang besar kepada China akibat pembangunan jalur kereta api serta berbagai proyek infrastruktur lainnya.

Menurut Laksmana, keberadaan pangkalan udara baru tersebut dapat memperkuat posisi strategis Laos dalam menghadapi negara-negara tetangganya yang memiliki kekuatan militer lebih besar.

Namun, proyek itu mungkin menjadi kesempatan bagi China untuk memanfaatkan pengaruhnya di Laos guna membangun fasilitas yang dapat digunakan untuk memperoleh pengalaman mengoperasikan pangkalan udara di luar negeri.

Laksmana menilai manfaat penting bagi Beijing bukan semata-mata kemampuan menggunakan fasilitas tersebut dalam pertempuran, melainkan kesempatan bagi militernya untuk membiasakan diri menjalankan kegiatan dan operasi di wilayah negara lain.

"Bagi saya, peluang yang lebih penting bukan terletak pada kemampuan bertempur, melainkan pada pengalaman menjalankan kegiatan dan operasi di luar negeri," tutur Laksmana.

Meskipun fasilitas Ban Keun secara resmi diperuntukkan bagi pelatihan pilot Laos, kemampuan tempur angkatan udara negara tersebut saat ini masih terbatas.

Berdasarkan laporan tahunan Military Balance dari International Institute for Strategic Studies, angkatan udara Laos hanya memiliki tujuh pesawat yang mampu menjalankan misi tempur.

Poling mengatakan kerja sama dengan China dapat membantu Laos memperoleh kesepakatan pembelian pesawat tempur buatan China dengan persyaratan yang lebih menguntungkan jika negara itu memutuskan memperbesar kekuatan angkatan udaranya.

Namun, ia menduga pembangunan fasilitas Ban Keun lebih didorong oleh adanya kesempatan yang menguntungkan kedua negara daripada sebuah rencana strategis besar.

"Saya menduga proyek ini merupakan peluang yang sama-sama dimanfaatkan Laos dan China, bukan keputusan yang didorong oleh suatu visi strategis besar," imbuh Poling.

Sumber : Liputan6.com