Pulihkan Gaza, Board of Peace Trump Siapkan Rp 43,8 Triliun
24 September 2026, 14:00 WIB
Board of Peace yang dibentuk Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan rencana pemulihan Gaza senilai US$ 2,45 miliar atau sekitar Rp 43,8 triliun (kurs 17.902 per US$) dalam pertemuan di sela-sela Sidang Umum PBB.
Dana tersebut akan disalurkan melalui 66 program selama enam bulan. Penggunaannya mencakup pembangunan hunian, pembangkit listrik berbahan bakar diesel, hingga pengangkutan dan pembersihan limbah.
Namun, Board of Peace mengakui masih membutuhkan sumbangan dalam jumlah besar untuk menjalankan rencana tersebut. Dari US$ 18 miliar yang telah dijanjikan, baru US$ 280 juta yang benar-benar diserahkan.
Dewan memperkirakan pemulihan dan pembangunan kembali Gaza secara penuh membutuhkan sekitar US$ 71,4 miliar selama 10 tahun ke depan.
Jared Kushner, anggota Gaza Executive Board sekaligus menantu Trump, mengakui proyek tersebut masih menghadapi berbagai kendala.
"Proyek ini menghadapi berbagai penundaan dalam berbagai hal, untuk alasan apa pun," kata Kushner.
Ia mengatakan tujuan pertemuan tersebut adalah menunjukkan komitmen penuh terhadap pelaksanaan rencana pemulihan Gaza.
"Tujuan hari ini sebenarnya hanya untuk menunjukkan kepada Anda bahwa kami benar-benar berkomitmen penuh untuk melakukannya," ujarnya dalam pertemuan yang dihadiri anggota dewan dan para pemangku kepentingan.
Kushner hadir di New York bersama Utusan AS Steve Witkoff. Witkoff mengatakan kelompok tersebut telah mencapai "kemajuan nyata" selama setahun terakhir.
"Semua sandera telah pulang. Ada gencatan senjata, meskipun tidak sempurna, tetapi gencatan senjata itu masih berlangsung. Upaya kemanusiaan telah mencapai hasil bersejarah, dengan miliaran dolar disumbangkan dan dijanjikan untuk memenuhi kebutuhan mendesak serta mendukung proses pemulihan yang panjang," kata Witkoff.
Tantangan Pemulihan Gaza
Selain persoalan pendanaan, rencana pemulihan Gaza juga menghadapi sejumlah tantangan besar. Di antaranya adalah memastikan keamanan bagi mereka yang bekerja di Gaza, melakukan perubahan terhadap tata kelola internal, serta mencari kesepakatan antara pejabat Israel dan Palestina.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan dalam konferensi pers terpisah pada Rabu bahwa sejumlah negara telah menyatakan kesediaan memberikan bantuan keuangan.
"Sejumlah negara telah maju dan menjanjikan bantuan keuangan," kata Rubio.
Ia menambahkan, dewan masih mencari lebih banyak negara yang bersedia ikut berpartisipasi.
Anggota Board of Peace asal Israel-Amerika Michael Eisenberg mengatakan kepada program Newshour BBC bahwa sejumlah langkah perlu dilakukan sebelum pembangunan kembali Gaza dapat dimulai.
"Karena ini adalah zona perang, Anda perlu menyingkirkan persenjataan yang belum meledak. Dan masih ada ratusan kilometer terowongan di bawah Gaza yang juga perlu dihancurkan," kata Eisenberg.
Setelah seluruh proses tersebut selesai, kata Eisenberg, warga Gaza dapat kembali melakukan pembangunan, baik untuk perumahan, sanitasi yang lebih baik, maupun kebutuhan lainnya.
Konflik Masih Menjadi Tantangan
Pada Agustus, pejabat senior Board of Peace Nickolay Mladenov mengkritik serangan udara Israel yang terus berlangsung di Gaza, sekaligus mengecam tindakan Hamas.
Mladenov juga memperingatkan bahwa runtuhnya gencatan senjata yang dimulai pada Oktober tahun lalu akan menjadi "titik tanpa jalan kembali" bagi kawasan tersebut.
Menurut kementerian kesehatan Gaza yang dikelola Hamas, sedikitnya 1.381 warga Palestina, termasuk 300 anak-anak, tewas dalam serangan Israel di Gaza sejak gencatan senjata yang ditengahi AS dimulai. Data tersebut dinilai dapat diandalkan oleh PBB.
Militer Israel mengatakan lima tentaranya tewas dalam pertempuran sejak gencatan senjata, sementara seorang kontraktor tewas dalam "kecelakaan operasional".
Board of Peace dibentuk sebagai bagian dari rencana perdamaian Gaza 20 poin milik Trump, yang diperkenalkannya bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada September tahun lalu.
Hamas sepakat mengembalikan seluruh 48 sandera yang masih ditahan di Gaza sebagai imbalan atas pembebasan tahanan Palestina di penjara Israel dan para tahanan Gaza. Hamas juga menyetujui gagasan menyerahkan pemerintahan Gaza kepada teknokrat Palestina.
Pada Juli, Hamas mengatakan telah menerima rencana perlucutan senjata di Gaza yang mengharuskan kelompok tersebut menyerahkan senjatanya, dengan syarat Israel mengakhiri "segala bentuk agresi" dan menarik pasukannya dari Gaza.
Namun, Netanyahu kemudian menolak rencana tersebut. Ia mengatakan militer Israel akan tetap berada di Gaza hingga Hamas benar-benar dilucuti.
Board of Peace awalnya diperkirakan menjadi organisasi internasional yang bertujuan membawa perdamaian ke Gaza. Namun, cakupannya kemudian diperluas untuk menangani konflik di berbagai wilayah dunia.