Pemerintah tidak hanya menyiapkan subsidi hunian vertikal atau rumah susun tapi akan memberikan secara gratis 1 juta sertifikat bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo menegaskan, pemerintah menargetkan pemberian 1 juta sertifikat bagi masyarakat yang memiliki tanah, tetapi belum mempunyai rumah. Pemberian sertifikat tidak diberikan secara langsung, melainkan bertahap hingga tahun 2028.

"Program baru yang juga dilaksanakan oleh pemerintah dan dalam hal ini oleh Menteri Agraria dan Pertanahan ya, Bapak Nusron Wahid. Ini adalah pemberian sertifikat gratis kepada masyarakat yang punya tanah ya, masyarakat yang punya tanah tapi belum berupa sertifikat ya," kata Hashim dalam acara Groundbreaking Hunian Manggarai dalam Mendukung Tiga Juta Rumah di Lahan KAI Manggarai, Jakarta, Jumat (21/8/2026).

Tahun ini, pemerintah menargetkan penerbitan 1 juta sertifikat gratis. Target tersebut kemudian meningkat menjadi 3 juta sertifikat pada 2027 dan mencapai 4 juta sertifikat pada 2028.

Dengan demikian, total sertifikat tanah yang akan diberikan secara gratis kepada masyarakat mencapai 8 juta sertifikat dalam tiga tahun.

"Dalam tiga tahun, pemerintah akan menyediakan [sertifikat] secara gratis kepada masyarakat Indonesia yang belum punya sertifikat," jelasnya.

Adapun seluruh pembiayaan program pemberian sertifikat gratis bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Penggunaan anggaran tersebut telah disetujui pemerintah.

"Nah ini akan dimulai dan ini semuanya dari APBN sudah disetujui pemerintah dan segera akan dilaksanakan. So, ini untuk ini bukan hanya di perkotaan tapi juga di pedesaan ya," tambah di Hashim.