Kanselir Jerman Friedrich Merz memperingatkan pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump agar tidak mencampuri pemilu di negaranya. Peringatan itu disampaikan setelah Kementerian Luar Negeri AS mengumumkan program pendanaan bagi kelompok-kelompok di Eropa yang sejalan dengan gerakan Make America Great Again (MAGA).

Program tersebut menawarkan hibah hingga US$ 3 juta kepada lembaga amal, lembaga pemikir, dan individu di Eropa.

Dana tersebut ditujukan bagi pihak-pihak yang berupaya mengatasi tantangan terkait kedaulatan nasional, migrasi, sensor, dan penyalahgunaan hukum untuk kepentingan politik, selaras dengan filosofi politik dan hukum yang dianut bersama serta warisan peradaban Barat.

Di tengah meningkatnya kekhawatiran bahwa AS berusaha memengaruhi politik Eropa secara langsung, Merz menegaskan tidak ingin Washington ikut campur dalam pemilu tingkat negara bagian di Jerman pada September.

"Kami tidak mencampuri pemilu di AS," kata Merz dalam konferensi pers, Rabu (15/7/2026), seperti dilaporkan The Guardian. "Sebaliknya, saya juga tidak ingin pemerintah AS ataupun lembaga-lembaga yang dekat dengan pemerintah ikut campur dalam pemilu di Jerman."

Sejumlah mantan pejabat AS menyebut program hibah tersebut sebagai bagian dari upaya Kementerian Luar Negeri AS selama berbulan-bulan untuk mengalihkan dana pemerintah guna mendukung kelompok-kelompok kanan jauh dan, kemungkinan, partai-partai politik di Eropa.

Menurut seorang mantan pejabat Kementerian Luar Negeri AS, ketentuan mengenai pihak yang dapat menerima dana tersebut masih ambigu.

Laporan sebelumnya menyebut Kementerian Luar Negeri AS di bawah pemerintahan Trump berminat mendanai partai-partai politik di Eropa. Namun, rencana itu dapat terbentur undang-undang AS mengenai bantuan luar negeri.

Merz pada Rabu juga menegaskan bahwa pendanaan partai politik di Jerman dari luar negeri merupakan tindakan ilegal.

"Tampaknya Kementerian Luar Negeri AS berupaya mencampuri pemilu di Eropa dengan memberikan keunggulan yang tidak semestinya kepada partai-partai sayap kanan melalui sumber daya yang biasanya tidak mereka peroleh," kata mantan pejabat tersebut.

Program pendanaan itu diumumkan setelah sejumlah pejabat tinggi AS, termasuk Wakil Presiden JD Vance, melontarkan kritik keras terhadap sekutu-sekutu tradisional AS di Eropa Barat dalam berbagai isu, mulai dari migrasi dan aborsi hingga kebijakan keselamatan daring.

Para pejabat Kementerian Luar Negeri AS juga aktif membangun hubungan dengan kelompok-kelompok konservatif sosial dan partai-partai kanan jauh di Eropa.

Pada Desember, strategi keamanan nasional baru AS menyatakan bahwa peradaban Eropa terancam lenyap. Dokumen itu juga menyambut meningkatnya pengaruh "partai-partai patriotik Eropa", pernyataan yang diduga merujuk pada gerakan-gerakan populis.

Bulan lalu, pemerintah Inggris membantah klaim seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri AS yang menyebut polisi Inggris telah melakukan ribuan penangkapan terkait "kebebasan berbicara". Klaim tersebut disampaikan dalam konferensi kelompok sayap kanan di London.