Disebut Candu Kekuasaan, Golkar: Kami Dibutuhkan untuk Sukseskan Program

20 June 2026, 13:00 WIB
Disebut Candu Kekuasaan, Golkar: Kami Dibutuhkan untuk Sukseskan Program
Sekjen Partai Golkar Sarmuji membantah anggapan partainya selalu mengejar kekuasaan.

Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai Golkar Sarmuji menyampaikan pembelaan diri usai disebut PDI Perjuangan (PDIP) sebagai partai yang candu dengan kekuasaan atau pemerintahan. Dia mengatakan, Golkar pernah berada di luar kekuasaan, namun ditarik ke dalam untuk ikut pemerintah.

"Yang menyampaikan mungkin kurang teliti. Kami pernah di luar kekuasaan tapi justru kekuasaan yang menarik Golkar ke dalam," ujar Sarmuji kepada wartawan, Sabtu (20/6/2026).

Dia menyampaikan, Golkar berada di dalam kekuasaan berdasarkan keinginan pemegang kekuasaan atau pemerintah saat itu. Sarmuji menilai kekuasaan membutuhkan Golkar untuk menyukseskan program pemerintah.

"Golkar berada di kekuasaan bukan saja maunya Golkar tetapi juga kemauan pemegang kekuasaan. Kemungkinan karena kekuasaan selalu membutuhkan peran Golkar untuk mensukseskan programnya," jelas Sarmuji.

Sebelumnya, PDI Perjuangan (PDIP) membalas sindiran Partai Golkar yang mempertanyakan apa yang diseimbangkan partai berlogo kepala banteng itu di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. PDIP lantas menyentil Partai Golkar yang candu kekuasaan dan selalu berpihak pada penguasa meskipun kalah dalam Pemilu.

"PDI Perjuangan bukanlah partai seperti Golkar yang kalah atau menang tetap ingin ikut berkuasa. Kami tidak memiliki bakat candu kekuasaan---seolah tanpa berkuasa akan mati atau tidak berkembang," kata Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus dikutip dari siaran persnya, Sabtu (20/6/2026).

PDIP Jalankan Fungsi Partai Politik

Deddy memahami, partai politik mendapatkan keuntungan saat berada di dalam pemerintahan karena memiliki akses kekuasaan. Deddy pun heran ada pihak yang nyinyir kepada partai politik yang memilih tak masuk dalam kekuasaan.

"Kami menghormati partai-partai yang berada di pemerintahan, dan sudah sepantasnya Golkar juga menunjukkan sikap yang sama kepada pihak yang berada di luar pemerintahan," ucap dia.

Deddy menjelaskan, PDIP menjalankan fungsi sebagai partai politik yang melakukan check and balance di DPR terhadap pemerintahan Prabowo. Dia menekankan pentingnya kehadiran partai penyeimbang ditengah mayoritas partai politik di DPR merupakan pendukung pemerintah.

"Yang dimaksud dengan penyeimbang adalah kebebasan untuk mendukung kebijakan yang baik, tetapi pada saat bersamaan memiliki kemauan dan kemandirian untuk menyampaikan kritik, masukan, perbaikan, dan bahkan pandangan yang berbeda. Jika semua partai berada dalam pemerintahan, maka fungsi checks and balances itu akan berpindah ke jalanan dalam bentuk demonstrasi," terang Deddy.

Dia mengingatkan, Indonesia merupakan negara demokrasi. Sehingga, perbedaan posisi politik merupakan hal wajar dan sehat untuk berjalannya demokrasi di Indonesia.

"Negara yang seluruh partai politiknya berada di dalam pemerintahan hanya ada di negara-negara otoriter seperti Korea Utara atau negara dengan sistem partai komunis seperti di Tiongkok," tutur dia.

"Indonesia adalah negara demokrasi, dan perbedaan posisi politik adalah hal yang wajar dan sehat bagi demokrasi itu sendiri," sambung Deddy.

Sumber : Liputan6.com