Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyoroti dua isu utama dalam pembahasan terkini di Banggar DPR, yakni optimalisasi penerimaan negara dan perkembangan harga minyak dunia yang dinilai memberi ruang lebih longgar bagi fiskal pemerintah.

Dalam pembahasan penerimaan negara, Said menegaskan bahwa Banggar mencermati secara menyeluruh seluruh komponen, mulai dari perpajakan, cukai, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Namun pada rapat kali ini, perhatian lebih besar diarahkan pada PNBP, meski upaya penguatan penerimaan perpajakan tetap didorong.

"Karena penerimaan ini kita sisir, kita lihat seperti apa penerimaan perpajakan, penerimaan cukai, dan PNBP. Tentu kali ini tekanannya kepada PNBP, walaupun tetap kita minta effort kepada pemerintah terhadap penerimaan perpajakan," ujarnya.

Selain itu, Said juga menekankan pentingnya penggunaan angka-angka yang lebih nyata dalam pembahasan asumsi dan indikator ekonomi, agar keputusan yang dihasilkan tidak berhenti pada level kesepakatan politik semata.

Menurut dia, pendekatan yang lebih terukur perlu dikedepankan agar perdebatan tidak terus berulang setiap tahun. Dengan begitu, asumsi yang dibangun dalam rapat anggaran bisa lebih relevan dengan dinamika ekonomi yang terjadi di lapangan.

Said mengingatkan bahwa tanpa perhatian serius terhadap stabilitas, asumsi yang dipatok dalam pembahasan anggaran bisa kembali meleset pada tahun-tahun berikutnya.

"Tahun depan akan terjadi yang lain. Kita patok Rp16.800 sampai Rp17.500, tahu-tahu realisasinya, mudah-mudahan tidak sampai Rp18.000," katanya.

Ia pun berharap penguatan nilai tukar yang terjadi dalam beberapa hari terakhir dapat terus dijaga menjadi perhatian bersama.

"Kita semua berkepentingan supaya apresiasi yang terjadi dalam beberapa hari ini terus-menerus menjadi concern kita bersama, dan syukur-syukur setidaknya sampai di Rp17.500," harapnya.

Di sisi lain, Said juga menyoroti perkembangan harga minyak dunia yang belakangan mengalami penurunan. Menurut dia, kondisi ini patut disyukuri karena secara langsung membantu mengurangi tekanan terhadap fiskal negara.

"Yang pertama, turunnya harga minyak itu kita syukuri bersama, karena sekarang tekanan fiskal kita mulai berkurang. Kalau sampai naik terus-menerus, fiskal kita akan mati, karena kita tidak memiliki kemewahan terhadap fiskal kita," ujarnya.

Meski demikian, ia berpandangan penyesuaian kebijakan terkait harga minyak tidak sebaiknya dilakukan secara tergesa-gesa. Pemerintah dan DPR, kata dia, biasanya memakai rata-rata pergerakan selama tiga bulan sebagai dasar perhitungan agar keputusan yang diambil tidak mudah berubah.

"Terhadap penyesuaian harga, menurut hemat saya mungkin bulan depan baru akan bisa diputus. Karena biasanya pemerintah dan DPR menghitung rata-rata per tiga bulan," jelasnya.

Menurut Said, langkah hati-hati tersebut penting agar kebijakan tidak terlalu fluktuatif dan justru merepotkan dalam implementasinya.

"Kalau hari ini harga minyak turun, kita turunkan, besok naik lagi, naik lagi juga, itu akan sangat merepotkan sekali," tambahnya.

Selain isu harga minyak, Said juga menyampaikan perkembangan asumsi pada sektor lifting migas yang turut dibahas dalam rapat Banggar. Dengan berbagai perkembangan itu, pembahasan Banggar kali ini menunjukkan upaya DPR dan pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara asumsi ekonomi, target penerimaan, dan ruang fiskal negara di tengah dinamika global yang terus bergerak.