Pemerintah merombak susunan Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 mengenai percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Dikutip dari aturan tersebut Jumat (29/5/2026), salah satu perubahan paling menonjol dalam regulasi tersebut adalah pergantian pimpinan komite. Jika sebelumnya posisi Ketua Komite KCJB dijabat oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) yang saat itu dipegang oleh Luhut Binsar Pandjaitan, kini jabatan tersebut beralih kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Saat ini posisi Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan diisi oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sehingga secara otomatis AHY menjadi Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung berdasarkan aturan terbaru tersebut.

Perubahan ini merupakan bagian dari penyesuaian struktur pemerintahan pada era Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menilai susunan komite perlu diperbarui agar selaras dengan nomenklatur kementerian dan lembaga yang berlaku saat ini.

Tak hanya mengganti ketua, pemerintah juga memperluas keterlibatan sejumlah institusi strategis dalam komite. Salah satunya adalah masuknya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan Badan Pengaturan BUMN ke dalam struktur keanggotaan.

Melalui perubahan tersebut, pemerintah berharap koordinasi dan pengawasan terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dapat berjalan lebih efektif, termasuk dalam mengantisipasi berbagai tantangan yang berkaitan dengan pembiayaan maupun pengembangan proyek ke depan.