Kemendagri Minta Bulog Percepat Distribusi Minyak Goreng ke Papua

25 May 2026, 15:58 WIB
Kemendagri Minta Bulog Percepat Distribusi Minyak Goreng ke Papua
Selama ini Papua menghadapi kendala distribusi akibat faktor geografis dan transportasi.

Pemerintah meminta distribusi minyak goreng ke kawasan Indonesia Timur dipercepat untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan. Langkah ini dilakukan menyusul masih rendahnya realisasi penyaluran Minyakita di sejumlah wilayah, terutama Papua.

Permintaan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2026 di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Tomsi meminta Perum Bulog mempercepat sekaligus memperluas distribusi minyak goreng ke wilayah Indonesia Timur, khususnya Papua yang selama ini menghadapi kendala distribusi akibat faktor geografis dan transportasi.

"Dari Bulog tadi juga kami minta untuk penyaluran daripada minyak gorengnya dipercepat, diperbanyak, dan Indonesia Timur ya, khususnya Papua, walaupun itu kita sama-sama memahami transportasinya sulit tetapi tetap harus dimaksimalkan," ujar Tomsi.

Berdasarkan data distribusi saat ini, wilayah Indonesia Timur yang meliputi Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua telah mendapatkan alokasi Minyakita sebesar 6.115 kiloliter. Namun, realisasi penyalurannya baru mencapai sekitar 65 persen atau setara 4.025 kiloliter.

Karena itu, Tomsi meminta proses pengadaan hingga distribusi dari pihak pemasok terus dipercepat agar kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan tetap terpenuhi.

Harga Minyak Goreng Lampaui HET

Dia menjelaskan, tingginya biaya logistik di daerah kepulauan sering memicu harga minyak goreng melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET). Menurutnya, forum pengendalian inflasi harus lebih fokus membahas daerah-daerah yang mengalami lonjakan harga cukup tinggi agar solusi bisa segera diterapkan.

"Oleh sebab itu, seluruh paparan narasumber ya kami minta untuk fokus dan bisa dipercepat sehingga nantinya ada waktu untuk daerah-daerah yang kita nilai kenaikannya cukup ekstrem untuk kita bisa tanyakan," tegasnya.

Tomsi juga berharap rapat evaluasi mingguan pengendalian inflasi dapat dimanfaatkan lebih efektif untuk mengidentifikasi akar persoalan dan potensi kenaikan harga di masa mendatang.

"Sehingga dari pengalaman-pengalaman tersebut kita perlu mengefektifkan waktu di mana hal-hal yang pokok, penting atau yang naik atau yang menjadikan hal-hal yang akan menyebabkan kenaikan yang kita prediksi di masa depan akan menyebabkan harga-harga itu naik, itu saja yang kita bahas," pungkasnya.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri sejumlah perwakilan kementerian dan lembaga, baik secara langsung maupun virtual.

Sumber : Liputan6.com