Lagi, 2 Bos Travel Haji Dipanggil KPK Terkait Korupsi Kuota Tambahan

27 April 2026, 12:59 WIB
Lagi, 2 Bos Travel Haji Dipanggil KPK Terkait Korupsi Kuota Tambahan
Sebelumnya, KPK memanggil Khalid Basalamah sebagai pemilik PT Zahra terkait korupsi haji 2024.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi tambahan kuota haji tahun 2024. Sejumlah bos travel haji diminta keterangan secara maraton.

Pekan kemarin, KPK memanggil Khalid Basalamah sebagai pemilik PT Zahra. Hari ini, giliran bos travel haji lainnya yang diperiksa.

"KPK menjadwalkan pemanggilan terhadap H. Asep Abdul Aziz Mz selaku Direktur Utama PT Amanah Mulia Wisata dan Mumud Najmudin Karna selaku Manager Haji & Umroh PT Intan Kencana Travelindo," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo saat dikonfirmasi, Senin (27/4/2026).

Sebagai informasi, keduanya akan diperiksa di Gedung Merah Putih Jakarta namun statusnya masih dalam konfirmasi apakah hadir hari ini atau meminta penjadwalan ulang.

4 Tersangka Kasus Korupsi Kuota Tambahan Haji

Dalam kasus korupsi tambahan kuota haji, KPK telah menetapkan empat orang tersangka. Mereka terdiri dari dua orang penyelenggara negara, yaitu eks menteri agama Yaqut Cholil Qoumas dan mantan staf khususnya Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex.

Berikutnya, dua tersangka lain dari pihak swasta yaitu Ismail Adham (ISM) selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) dan Asrul Azis (ASR) selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi.

Kepada para tersangka, KPK menjerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 UU No 31 tahun 1999 Jo. Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 603 atau Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 20 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sumber : Liputan6.com