Ketegangan konflik global berpotensi mengganggu rantai pasok obat, termasuk di Indonesia. Mengantisipasi risiko kelangkaan dan kenaikan harga, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga ketersediaan obat nasional.

"Rekomendasi dan langkah mitigasi Badan POM telah dilakukan, yaitu pengawasan berbasis teknologi dan optimalisasi kapasitas produksi," kata Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Senin, (20/4/2026).

Salah satunya, BPOM tengah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), khususnya terkait obat generik.

Taruna juga megnatakan tengah mendorong pembatasan sementara produksi obat branded generic agar kapasitas industri dapat difokuskan pada pemenuhan kebutuhan obat esensial bagi masyarakat.

Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi untuk menjaga ketersediaan obat di tengah tekanan global, sekaligus menekan potensi lonjakan harga akibat gangguan pasokan bahan baku dan meningkatnya biaya produksi.

Langkah mitigasi lainnya yang ditempuh BPOM adalah kebijakan pendampingan industri masa darurat. Pendampingan tersebut dilakukan antara lain melalui percepatan perubahan produsen bahan baku aktif (API) serta pemberian fleksibilitas dalam penerapan Good Manufacturing Practice (GMP) guna memastikan industri tetap dapat berproduksi di tengah tekanan global.

BPOM juga memperkuat pengawasan berbasis teknologi secara hibrida yang mencakup antara lain evaluasi, sertifikasi, dan inspeksi melalui kolaborasi dengan kementerian/lembaga dan industri farmasi.

Langkah lain yang ditempuh yakni pemanfaatan jalur impor cepat melalui mekanisme Special Access Scheme (SAS) untuk mempercepat proses impor obat guna menjaga ketersediaan nasional.

Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan penyesuaian harga obat, khususnya yang berbasis bahan petrokimia, seiring meningkatnya tekanan biaya produksi global.