Dinamika geopolitik global yang terjadi di Timur Tengah telah memberikan tekanan signifikan terhadap sistem energi nasional. Konflik yang kini sudah mulai mereda itu telah menyebabkan lonjakan harga minyak dunia hingga sekitar USD 110 per barel, naik sekitar 60% dari posisi awal tahun.

Namun, ancaman krisis energi yang dihadapi Indonesia saat ini tetap ada dan sebagian besar dipicu faktor eksternal yang berada di luar kendali nasional seperti kondisi geopolitik.

Untuk itu, perlu adanya penguatan peran BUMN energi guna menjaga stabilitas pasokan dan harga energi di dalam negeri. "Situasi ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap ketahanan energi kita tidak sepenuhnya berasal dari dalam negeri, melainkan dipengaruhi kuat oleh faktor global yang sulit dikendalikan, seperti konflik geopolitik dan gangguan rantai pasok," kata Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Muhammad Kholid Syeirazi, dalam sebuah diskusi di Jakarta.

Selain lonjakan harga, Kholid mengatakan gangguan yang terjadi di Selat Hormuz, yang menjadi jalur sekitar 20% pasokan minyak dunia, telah membawa dampak kepada Indonesia. Di mana, hampir sepertiga impor LPG dan sekitar seperlima impor minyak mentah melewati jalur tersebut.

Sebagai langkah mitigasi, pemerintah telah mulai mendorong diversifikasi sumber impor energi dengan memperluas pasokan dari negara-negara di luar kawasan konflik Timur Tengah.

Upaya ini dinilai Kholid penting untuk mengurangi risiko gangguan pasokan akibat ketegangan geopolitik serta menjaga keberlanjutan distribusi energi nasional.

"Tentunya kita mendorong payung hukum untuk itu, supaya ketika Pertamina membeli minyak mentah dari Australia misalnya, itu tidak menjadi masalah di kemudian hari," ujarnya.