Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan kepastian terkait nasib pemegang saham publik pada 18 perusahaan tercatat yang terancam keluar dari papan perdagangan (delisting). Melalui mekanisme buyback yang diatur dalam POJK Nomor 45 Tahun 2024, perusahaan-perusahaan tersebut wajib memberikan jalur keluar (exit plan) bagi investor sebagai bentuk pertanggungjawaban korporasi.

Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI), I Gede Nyoman Yetna, menjelaskan dalam konteks delisting 18 emiten, mekanisme buyback menjadi salah satu bentuk tanggung jawab emiten kepada pemegang saham publik.

Melalui skema ini, investor diberikan opsi untuk menjual kembali sahamnya kepada perusahaan sebelum saham tersebut tidak lagi diperdagangkan di bursa.

Ketentuan ini diatur dalam Otoritas Jasa Keuangan melalui POJK 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik. Regulasi tersebut mewajibkan perusahaan yang delisting untuk memenuhi kewajiban buyback sebagai bentuk perlindungan investor.

"Memenuhi kriteria delisting sampai dengan nantinya pemenuhan kewajiban buy back saham Perusahaan Tercatat pasca delisting sebagaimana ketentuan POJK 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik," kata Nyoman kepada wartawan di Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Menurutnya, dengan adanya kewajiban ini, investor tidak serta-merta kehilangan likuiditas atas investasinya. Mereka tetap memiliki jalur exit yang jelas meskipun saham tidak lagi tercatat di bursa.

Lanjut Nyoman, BEI tidak menunggu hingga perusahaan resmi delisting untuk bertindak. Sejak awal indikasi masalah going concern muncul, bursa telah melakukan pemantauan ketat dan berkoordinasi dengan berbagai pihak guna memitigasi dampak negatif terhadap investor.

"Bursa juga melakukan koordinasi dengan regulator dan berbagai pihak terkait sejak awal Perusahaan Tercatat mengalami masalah going concern," ujarnya.