Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta operasi pembersihan ikan sapu-sapu diperluas ke seluruh wilayah ibu kota.

Dia ingin wilayah dengan populasi ikan sapu-sapu terbanyak dibersihkan tanpa terkecuali.

"Saya akan meminta tidak hanya di Jakarta Pusat, di semua wilayah yang ikan sapu-sapunya banyak untuk kita adakan operasi," kata Pramono di Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Minggu 12 April 2026.

Diketahui, pada Jumat 10 April 2026, Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat berkolaborasi bersama dengan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta melakukan kerja bakti penangkapan ikan sapu-sapu di kali Cideng, depan Plaza Indonesia (PI).

Selengkapnya...

Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman menegaskan Komisi III bukan penegak hukum dan tidak pernah melakukan intervensi dalam proses hukum. Hal tersebut disampaikan Habiburokhman menanggapi tudingan yang ditujukan pada Komisi III yang kerap menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) kasus-kasus viral.

"Komisi III DPR RI bukan penegak hukum, dan memang tidak bisa mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan. Yang dilakukan adalah fungsi pengawasan, memastikan aparat penegak hukum bekerja dengan adil, profesional, dan berpihak pada keadilan masyarakat," kata Habiburokhman dalam video yang diterima, Minggu 12 April 2026.

Menurut Habiburokhman, lewat rapat dengar pendapat umum, berbagai aduan masyarakat ditampung dan disampaikan kepada mitra kerja.

"Hasilnya mulai terlihat sejumlah kasus seperti Hogi Minaya, Nabila O'Brien, hingga Amsal Sitepu mendapatkan penyelesaian yang lebih berkeadilan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Ini bukti bahwa sistem pengawasan berjalan. Internal aparat bergerak, koreksi dilakukan, dan keadilan bisa dihadirkan tanpa intervensi," kata dia.

Selengkapnya...

Langkah-langkah kecil menuju kekuasaan sering kali dibarengi dengan ujian besar bernama integritas. Namun, bagi sebagian pejabat, pelajaran dari kasus sebelumnya seolah berlalu begitu saja, tanpa bekas, seperti Bupati Tulungagung.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melihat hal itu dalam kasus yang menjerat Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo (GSW). Dalam pandangan lembaga antirasuah tersebut, praktik yang dilakukan Gatut mencerminkan kegagalan belajar dari kasus serupa yang sebelumnya terjadi di Kabupaten Cilacap.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu secara tegas menyinggung pola yang berulang, khususnya terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

"Padahal pada saat penanganan perkara di Kabupaten Cilacap, kami sudah menyampaikan, sudah mewanti-wanti kepada seluruh pejabat, khususnya para Bupati maupun Wali Kota untuk tidak memberikan THR," ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dikutip Minggu 12 April 2026, seperti dilansir dari Antara.

Selengkapnya...